Namun demikian, BPKP tidak menyebut secara detail dua dapen BUMN yang dimaksud. Perlu diketahui, terdapat empat dapen BUMN bermasalah yang telah diungkap BUMN, yaitu Inhutani, PTPN atau Dana Pensiun Perkebunan, Angkasapura I, dan IDFood.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit mulai dari sisi akuntabilitas, tata kelola dapen BUMN, hingga mengidentifikasi area-area yang berisiko. Selain itu, BPKP juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keempat dapen tersebut.
Ateh menuturkan bahwa dari keempat sampling dapen BUMN ini, BPKP juga mengambil sampling transaksi investasi sebesar 10 persen sekitar Rp1,2 triliun.
“Kami menemukan transaksi-transaksi investasi ini, beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 dapen ini, 2 dapen ada indikasi fraud,” kata Ateh di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Ateh mengungkapkan bahwa BPKP telah menyampaikan hasil audit keempat dapen BUMN ini pada 18 September. “Kami sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan karena ada indikasi fraud.”
Lebih lanjut, audit yang dilakukan BPKP merupakan bentuk tindak lanjut dari permintaan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengaudit dapen yang dikelola perusahaan BUMN. Dia pun berharap masih terdapat dapen BUMN yang masih bisa diperbaiki.
“Mudah-mudahan ada dapen yang masih bisa diperbaiki supaya lebih baik lagi,” ujarnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
