Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Dialog Pra-Rakorgub dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 secara virtual, Jumat (5/2). Dialog daring yang dihadiri lebih dari 400 peserta dari pusat dan daerah tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke delapan provinsi yang telah dimulai sejak Oktober 2020.
Dialog bertujuan untuk membahas kerangka ekonomi makro daerah pada 2021 dan perkiraan 2022 sekaligus merumuskan isu strategis, prioritas nasional dan usulan kebutuhan daerah, serta penajaman dukungan sektor dalam upaya mempercepat transformasi sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Selanjutnya, hasil dialog akan dibahas pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) dalam rangka Penyusunan RKP 2022 yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas.
“Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada 2022, maka kata kunci dalam RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara year on year.
Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Suharso di hadapan Kepala Bappeda seluruh Indonesia dan perwakilan pemerintah daerah. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.
Menteri Suharso menegaskan bahwa penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian PPN/Bappenas akan berperan sebagai clearing house untuk memastikan setiap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2022 benar-benar mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan meletakkan fondasi transformasi sosial ekonomi dalam jangka panjang.
Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 Major Project yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.
Menteri Suharso juga menekankan proyek pembangunan harus sesuai dengan tema pembangunan, holistik dengan melibatkan sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integratif dengan memperhitungkan keterkaitan antarproyek dengan berbagai sumber pendanaan, serta berbasis spasial dengan lokasi yang jelas.
Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Secara khusus, Menteri Suharso berpesan kepada para Kepala Bappeda Provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional serta pelaksanaan dana alokasi khusus agar bersinergi dengan program-program prioritas kementerian/lembaga.
“Pembangunan di daerah, sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, harus bisa bergerak dengan langkah yang sama, derap yang sama, detak yang sama. Pemerintah Daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk menyusun prioritas pembangunan dan memecahkan isu strategis yang dihadapi. Kita perkuat sinergi lintas sumber pembiayaan, baik Dana Perimbangan dan program prioritas dari kementerian/lembaga guna mendukung prioritas pembangunan,” tegas Menteri Suharso.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan bahwa selain menjadi salah satu tahap awal penyusunan Rancangan Awal RKP 2022 yang holistik-tematik, integratif, serta spasial, Dialog Pra-Rakorgub juga merupakan upaya menerapkan evidence-based planning and policy sekaligus memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house.
Pelaksanaan dialog dilakukan secara daring agar selaras dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Deputi Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menguraikan tahapan persiapan penyusunan RKP 2022 dimulai dengan pembahasan tema dan fokus pembangunan sejak Desember 2020 dan dilanjutkan dengan rangkaian rapat koordinasi teknis dan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan mekanisme dialog yang dilakukan dalam pembahasan desk wilayah yang melibatkan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota dan perwakilan Bank Indonesia di setiap provinsi. Dalam setiap desk, pembahasan difokuskan pada isu strategis daerah yang harus diatasi pada 2022, rencana program atau proyek prioritas nasional, dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan prioritas nasional.
“Dengan pemahaman bahwa pembangunan daerah sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, maka kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian semua provinsi dan pencapaian tujuan di tingkat provinsi merupakan agregasi pencapaian tujuan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Deputi Rudy.
