PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyambut positif rencana Kementerian Keuangan menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan.
Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyatakan, penempatan dana SAL tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta mempercepat penyaluran kredit.
“Kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Ashidiq kepada Bisnis, Kamis (11/9/2025).
Dia menambahkan, kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan mitra strategis negara.
“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan, khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah dan Asta Cita Presiden Prabowo,” sebutnya.
Sementara itu, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kebijakan yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai akan menjadi stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.
Dia menyebut langkah strategis pemerintah ini dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.
“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki kepada Bisnis.
Okki menegaskan, BNI berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegasnya.
Meski demikian, katanya, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator.
“Beberapa aspek kunci yang memerlukan kejelasan mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran kepada sektor-sektor tertentu,” sebutnya.
Kebijakan penarikan dana excess reserve ini dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam mendanai proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Senada, Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mampu memperkuat likuiditas di tengah kondisi pasar yang ketat. Adapun, BSI turut mendapat amanah program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis.
“Dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wisnu menegaskan kinerja BSI tetap solid. Hingga Mei 2025, pembiayaan bank syariah tersebut masih tumbuh double digit, menunjukkan daya serap pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat.
Sementara itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan bahwa BTN masih menunggu penjelasan detail mengenai skema penempatan dana tersebut, termasuk tenor, pricing, maupun persyaratan yang akan diberlakukan.
“Secara prinsip, BTN memandang kebijakan ini positif karena sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit lebih agresif ke sektor riil,” kata Ramon kepada Bisnis, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, tambahan likuiditas akan menjadi katalis bagi perbankan, termasuk BTN, untuk memperluas pembiayaan dan menurunkan biaya dana. Dengan demikian, kredit dapat lebih terjangkau bagi masyarakat serta memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, EVP Secretariat & Corporate Communication dan Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan, sepanjang stimulus yang diberikan pemerintah memberikan dorongan kepada market untuk bergerak lebih cepat, BCA sebagai bagian dari industri menyambut positif rencana tersebut.
“Sepanjang itu akan memberikan dorongan kepada market untuk bergerak lebih cepat, kami sebagai bagian dari industri tentu akan merasa hal tersebut positif, untuk kami juga sebagai pelaku di industri perbankan,” kata Hera dalam dalam Public Expose Live, Kamis (11/9/2025).
Hera mengharapkan, pernyataan yang disampaikan Menkeu Purbaya dapat memberikan keyakinan terhadap market hari ini, Kamis (11/9/2025).
Adapun Corporate Secretary BRI Dhannny mengatakan perseroan masih menunggu lebih lanjut mengenai rencana penempatan dana dari pemerintah tersebut.
“BRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui penyaluran kredit secara prudent di sektor-sektor produktif serta melalui berbagai dukungan terhadap program pemberdayaan lainnya,” jelas Dhanny kepada Bisnis.
Sebagai informasi, hingga akhir Juni 2025, penyaluran kredit BRI mampu tumbuh 6,0% YoY menjadi sebesar Rp1.416,6 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, segmen UMKM mengambil porsi 80,32%.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
