Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan membayar tagihan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Logistik) sebesar Rp16 triliun.
Dirinya mengatakan bahwa pembayaran baru akan dilakukan setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKP,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) tersebut.
Untuk itu, Menkeu melihat tidak ada masalah dalam proses tagihan menagih untuk Perum Bulog soal urusan beras.
“Seharusnya tidak masalah, karena Perum Bulog dan Bapanas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar dari dana perbankan yang akan kami bayarkan,” tutupnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas atau ratas pada siang hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Sri Mulyani untuk melunasi kewajibannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dirinya mengatakan bahwa utang tersebut merupakan tagihan untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah yang harus dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.
“Tadi arahan presiden [Jokowi], bahwa Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Adapun, untuk memenuhi kebutuhan beras pun, Perum Bulog sendiri memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp19,1 triliun.
Kebutuhan tambahan anggaran tersebut, yaitu untuk tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan tambahan terkait distribusi sebesar Rp 2,8 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
