Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada 2022 mendatang.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, nominal ini 5,2% lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yakni sebesar Rp 1.026 triliun.
Lelaki yang akrab disapa Amir ini menjelaskan, sebagian besar pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Adapun dalam Undang-Undang APBN 2022, pemerintah mematok defisit APBN sebesar Rp 868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit ini terjadi karena belanja pemerintah sebanyak Rp 2.714,2 triliun lebih rendah dibanding pendapatan negara Rp 1.846,1 triliun.
“Akan ada pembiayaan melalui utang dan non utang. Melalui utang Rp 973,6 triliun, artinya bahwa selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp 973,6 triliun,” kata Amir dalam Media Briefing: Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2022, Senin (13/12).
Amir memerinci, sumber pembiayaan utang nantinya akan lebih banyak dari domestik daripada valuta asing (valas). Persentase domestik mencapai 80% sampai 82% dan valas mencapai 18% sampai 20%.
Menurutnya, penawaran SBN bruto akan dilakukan melalui lelang maupun non lelang, dengan porsi Surat Utang Negara (SUN) sebesar 69% sampai 72% dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebesar 28% sampai 31%.
“Nantinya SBN bruto dapat melalui lelang dan non lelang. Lelang akan dilakukan di pasar perdana, dan juga non lelang adalah adanya SBN ritel, private placement, maupun pelaksanaan SKB III antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” jelas Amir.
Ke depannya, Amir berharap rasio utang di 2022 akan lebih kecil dari perkiraan yakni sebesar 43,2% dari PDB. Hal ini juga karena pemerintah akan memaksimalkan penggunaan SAL maupun Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), serta menarik lebih banyak basis pajak dengan adanya pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Proyeksi rasio utang di 2022 masih 43,2% tapi kita harapkan lebih kecil. Jadi dalam tahun berjalan ada penerbitan SBN, artinya penerbitan utang bukan sporadis, tapi dalam satu rencana,” pungkas Amir.
Sumber Kontan, edit koranbumn
