PT Adhi Karya Tbk (ADHI) optimistis bakal menambah kontrak baru sebelum tutup tahun 2020. Emiten konstruksi plat merah itu menilai potensi kontrak baru yang bisa diraih di tahun ini capai Rp 18,2 triliun.
Direktur Keuangan Adhi Karya Agung Dharmawan mengatakan, potensi kontrak baru tersebut berasal dari empat proyek yang dibidik. Keempat proyek tersebut, yakni Jalan Tol Binjai-Langsa, Jalan Tol Solo-Jogja-Kulonprogo, kontrak dari enam segmen jalan tol dalam kota (Jakarta Inner Toll Road), dan proyek reguler di sisa tahun ini.
“Potensi nilai kontrak mencapai Rp 18,2 triliun,” kata dia
Secara rinci, pada proyek Jalan Tol Binjai-Langsa perusahaan berpotensi dari yang sebelumnya telah dikerjakan sebesar Rp 4,4 triliun. Lalu, pada Jalan Tol Solo-Jogja-Kulonprogo pihaknya berharap memenangkan proyek tersebut pada November nanti dengan nilai kontrak sekitar Rp 7,8 triliun.
Selanjutnya, dari enam segmen jalan tol dalam kota perusahaan berpotensi mendapatkan kontrak baru hingga Rp 2 triliun. Kemudian, dari kontrak reguler hingga tutup tahun, Agung menilai bisa mendapatkan kontrak baru sebesar Rp 4 triliun.
Namun, jika empat kontrak baru ini bisa didapat, raihan kontrak baru ADHI , di tahun ini masih akan terkoreksi. “Perkiraan kami target kontrak akan terevisi dari target awal sebelum Covid-19 sebesar 30%-40%,” sebutnya.
Asal tahu saja, sebelumnya Adhi Karya membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp 35 triliun.
Kendati begitu, bila mengacu pada target kontrak baru yang telah direvisi, emiten berkode saham ADHI di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini berpotensi mencapai target sebesar Rp 25 triliun hingga Rp 27 triliun.
Hingga kuartal III-2020, kontrak baru yang didapat ADHI baru Rp 6,2 triliun. Adapun kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga kuartal III kemarin meliputi lini bisnis konstruksi & energi sebesar 89%, properti sebesar 10% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 37%, MRT sebesar 23%, jalan dan jembatan sebesar 20%, serta proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek EPC sebesar 20%.
Berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 74%, BUMN sebesar 20%, sementara swasta atau lainnya sebesar 6%.
Sumber Kontan, edit koranbumn
