PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat melalui pelaksanaan Sosialisasi Program Kredit Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di MAC Ballroom, Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BNI memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, BP Tapera, Bank Jateng, serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho. Sebanyak 1.000 peserta dari asosiasi pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM ikut serta, menunjukkan besarnya antusiasme sektor perumahan di Jawa Tengah.
Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan pentingnya sektor perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat,” ujar Eko dalam keterangan tertulis.
Dia menjelaskan, KPP disalurkan melalui dua skema, yakni Kredit Sisi Penyediaan Rumah untuk pengembang dan pelaku usaha sektor perumahan, serta Kredit Sisi Permintaan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini dijalankan sesuai regulasi terbaru, mulai dari Permenko Perekonomian No.13/2025, Permen PKP No.13/2025, hingga PMK No.65/2025 terkait tata laksana ekosistem dan subsidi bunga.
Eko menyebut Jawa Tengah sebagai wilayah prioritas bagi BNI dalam menyalurkan KPP dan FLPP, mengingat besarnya potensi provinsi ini dengan populasi lebih dari 37 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% per tahun. Pertumbuhan kawasan industri di Kendal, Batang, Tegal, Solo Raya, dan Purwokerto meningkatkan permintaan hunian yang layak dan terjangkau.
“Data kami menunjukkan Jawa Tengah termasuk tiga provinsi dengan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tertinggi di Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat memiliki rumah dan dukungan kuat dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Program KPP dan FLPP dinilai menciptakan efek ekonomi berganda, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, serta pemberdayaan UMKM penyedia bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Sebagai bagian dari transformasi digital, BNI juga memperkenalkan wondr by BNI, platform layanan perbankan yang memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan perumahan, melakukan monitoring cicilan, dan bertransaksi secara cepat, aman, serta efisien.
Eko menegaskan, komitmen BNI dalam mendukung terwujudnya hunian layak merupakan bagian dari gotong royong nasional untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah.
“Program ini bagi kami bukan sekadar pembiayaan, tetapi bentuk nyata keadilan sosial dan kesejahteraan. Kami optimis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberi manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan UMKM, BNI terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan modern yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia.
