Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) sedang melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh atas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ekonomi (PEN).
Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga auditor negara ini mencakup aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan (risk-based comprehensive) atas auditable areas dalam lingkup keuangan negara (audit universe).
Hal itu dikatakan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1/2020 di gedung DPR, Senin (9/11/2020).
“Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan pula catatan khusus mengenai upaya dan peran aktif yang telah dilakukan BPK dalam merespon pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia,” ujar Agung.
Agung menambahkan bahwa sejak awal bencana, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
BPK telah melakukan rapat konsultasi, koordinasi dan pembahasan dengan pemerintah, lembaga perwakilan dan para pemangku kepentingan lain mengenai transparansi, akuntabilitas, efektifitas, kepatuhan serta berbagai risiko dan mitigasinya dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk penanganan Covid-19.
Selain menyusun pedoman dan desain pemeriksaan dalam kondisi darurat, BPK juga berinisiatif mengundang BPK negara lain dalam komunitas regional dan internasional untuk berbagi pengalaman (knowledge sharing) mengenai pemeriksaan atas penanganan Covid-19.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan berbasis risiko dan menyeluruh,” ujar Agung.
Data Kementerian Keuangan per 4 Novemver 2020 menunjukkan bahwa realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN senilai Rp376,17 triliun atau 54,1% dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun. Artinya hingga dua bilan ke depan pemerintah pemerintah perlu melakukan penyerapan senilai Rp319 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penyerapan anggaran PEN pada awal Oktober 2020 memang sedikit melandai karena ada beberapa program yang penyerapannya sudah 100%.
Namun, Sri Mulyani cukup optimis adanya beberapa program yang akan tersalur pada bulan ini misalnya subsidi gaji tahun ini akan kembali meningkatkan kinerja penyerapan anggaran PEN. “Jadi penyerapan November diharapkan meningkat kembali,” kata Sri Mulyani, Senin (9/11/2020).
Sri Mulyani memaparkan tren penyerapan anggaran PEN yang masih di bawah 60% ini dikarenakan beberapa program penanganan Covid-19 belum terserap optimal. Anggaran kesehatan misalnya dari pagu senilai Rp97,26 triliun yang terserap hanya Rp32,15 triliun atau 33,1%. Angka ini dihitung dengan menambahkan alokasi untuk vaksin senilai Rp29,23 triliun.
Program lain yang penyerapannya di bawah 50% adalah sektoral dan pemda yang baru terserap Rp32,21 triliun atau 48,8% dari pagu senilai Rp65,97 triliun, insentif usaha yang masih sebesar 31,6% dari pagu senilai Rp38,13 triliun dan pembiayaan korporasi yang terserap sebesar 3,2% atau Rp2 triliun dari pagu senilai Rp62,22 triliun.
Sementara itu, program penanganan covid – 19 dan PEN yang terserap lebih dari 60% di antaranya program perlindungan sosial telah mencapai 75,6% dari pagu senilai Rp234,3 triliun dan dukungan UMKM 82,4% dari pagu senilai Rp114,81 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
