Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan review mengenai opsi penyehatan keuangan Garuda Indonesia (GIAA). Upaya tersebut dilakukan untuk menilai akuntabilitas setiap opsi yang tengah disiapkan.
Sebagai informasi, terdapat empat opsi yang disiapkan pemerintah untuk melakukan penyehatan atau penyelamatan keuangan Garuda Indonesia.
Pertama, terus mendukung Garuda Indonesia. Pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman/suntikan ekuitas. Catatannya, berpotensi meninggalkan Garuda dengan hutang warisan yang besar yang akan membuat situasi yang menantang di masa depan.
Kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Yakni menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban. Misalnya hutang, sewa, kontrak kerja.
Ketiga, merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national carrier di pasar domestik.
Catatannya, untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki nasional flag carrier.
Keempat, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongan. Garuda akan dilikuidasi. Mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Catatannya, Indonesia tidak memiliki national flag carrier.
Deputi Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengatakan, BPKP tengah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Garuda untuk review empat opsi tersebut.
“Kami mendiskusikan dengan Pak Direktur Keuangan Garuda, memang sangat berdara-dara, jadi dia memiliki empat opsi, ini kita lakukan review dan evaluasinya. Apakah opsi-opsi tersebut akuntabel atau tidak,” ujar Sally, Kamis (27/5).
Sally menerangkan, Garuda mendapat sejumlah bantuan pemerintah. Sebab itu, BPKP akan mereview apakah alokasi bantuan tersebut telah digunakan sesuai program kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi maskapai udara plat merah sedang terpuruk. Kementerian BUMN akan membantu GIAA melakukan restrukturisasi kewajibannya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, restrukturisasi utamanya dilakukan terhadap para lessor atau terkait dengan penyewaan pesawat.
“Kami mencoba melakukan restrukturisasi terhadap Garuda. Restrukturisasi yang utama terutama terhadap pihak-pihak dimana Garuda punya utang kepada mereka, kepada lessor,” kata Arya
Sumber Kontan, edit koranbumn
