PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak tahun lalu dikabarkan akan mengakuisisi unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN. Apabila rencana itu terlaksana, kolaborasi bisnis pun akan terjadi.
Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan akuisisi terhadap UUS BTN itu akan tergantung pada pemegang saham BSI. Sementara itu, skema akuisisi memang masih dalam kajian.
Akan tetapi, apabila terjadi akuisisi, ia mengatakan harapan perseroan pangsa pasar syariah bisa berkembang. “Kalau itu jadi diambil, bukan BSI-nya yang semata-mata tumbuh tapi share syariahnya,” ujar Bob beberapa waktu lalu di Jakarta.
BSI sendiri memang tengah ancang-ancang dampak jika akuisisi terlaksana. Bob mengatakan apabila aksi korporasi dilakukan, ada sejumlah pola kolaborasi yang akan terjadi.
“Kita lihat ada kolaborasinya. Misalnya UUS BTN yang punya base practice di mortgage dengan BSI yang punya keunggulan di aspek funding itu bisa dikolaborasikan,” ujar Bob.
UUS BTN memang berfokus pada bisnis pembiayaan kepemilikan rumah secara syariah. Pada 2022, pembiayaan UUS BTN mencapai Rp31,62 triliun, naik 14,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Aset UUS BTN pun naik 18,16 persen yoy menjadi Rp45,33 triliun.
Dengan bisnis yang berfokus pada kepemilikan rumah, UUS BTN mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau nonperforming financing (NPF) gross 3,31 persen per 31 Desember 2022, turun 101 basis poin (bps). NPF nett pun turun 54 bps pada 2022.
Sementara BSI mencatatkan penyaluran pembiayaan Rp207,7 triliun per Desember 2022, tumbuh 21 persen yoy. Porsi pembiayaan di BSI didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp106,40 triliun, tumbuh 25,94 persen yoy.
Selain itu, BSI mencatatkan pembiayaan wholesale sebesar Rp57,18 triliun atau tumbuh 15,80 persen yoy. Kemudian, pembiayaan mikro di BSI mencapai Rp18,74 triliun, tumbuh 32,71 persen yoy.
Dari sisi kualitas aset, NPF gross BSI per 31 Desember 2022 mencapai 2,4 persen. Lalu, NPF nett BSI mencapai 0,5 pada 2022.
Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda juga mengatakan apabila UUS BTN bergabung dengan BSI, pangsa pasar pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen berbasis syariah diperkirakan meningkat.
“Pangsa pasar KPR syariah bisa naik 1 persen – 2 persen, tidak lama pasca-akuisisi,” ujarnya dalam keterangan tertulis tahun lalu.
Menurutnya, langkah akuisisi UUS BTN merupakan upaya strategis BSI dalam mencapai target sebagai 10 bank syariah terbesar di dunia. Aksi korporasi ini juga berpotensi mendorong aset emiten bank berkode saham BRIS ini.
Per Desember 2022, aset BSI mencapai Rp305,72 triliun, tumbuh 15 persen yoy. Apabila digabungkan dengan UUS BTN, asetnya menjadi Rp351,05 triliun, meninggalkan aset PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) secara konsolidasi sebesar Rp306,74 triliun pada 2022.
“Dengan bertambahnya aset, skala bisnis BSI akan membesar dan meningkatkan kapabilitas dalam menyalurkan pembiayaan perumahan,” kata Huda.
Sebagaimana diketahui, rencana BSI mengakuisisi UUS BTN mencuat seiring dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal tahun lalu. Dia berharap UUS BTN akan memperkuat posisi sekaligus memperbesar kapasitas BSI.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan akusisi terhadap UUS BTN itu merupakan rencana lama.
“Saat merger menjadi BSI, kami memutuskan untuk menggabungkan, baik itu BUS [bank umum syariah] dan UUS [unit usaha syariah] jadi satu. Tapi kalau sekaligus dikerjakan akan ruwet,” katanya.
Alhasil, penggabungan hanya dijalankan oleh PT Bank Mandiri Syariah, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah. Sisanya, UUS BTN Syariah belum masuk di entitas gabungan bank syariah milik bank BUMN itu.
Hery menuturkan, penggabungan UUS BTN tidaklah semudah penggabungan BUS karena masih bercampur dengan induknya. Dengan begitu, menurut Hery, akusisi UUS BTN itu akan menunggu pemisahan atau spin off UUS BTN terlebih dahulu.
“Jadi, polanya mesti spin off dulu, habis itu rapikan,” ungkapnya.
UUS BTN sendiri memang berencana dipisahkan dengan induknya, sebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa spin off UUS wajib dilakukan selambatnya pada akhir Juni 2023.
Namun, ketentuan tentang kewajiban spin off kemudian dihapus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Sebagai gantinya Omnibus Law Keuangan tersebut mengatur bahwa kewajiban UUS bertransformasi menjadi BUS akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
