Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (26/1/2026), Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu memaparkan rencana bisnis BTN pada 2026.
Nixon menyampaikan BTN telah menyiapkan sejumlah aksi korporasi strategis yang akan dijalankan sepanjang 2026. Apabila diakumulasi, total nilai aksi korporasi emiten berkode saham BBTN itu mencapai belasan triliun rupiah.
Pertama, BTN akan melakukan penguatan permodalan sebesar Rp2 triliun yang direncanakan terealisasi pada semester II/2026.
Kedua, perseroan akan melakukan penerbitan wholesale funding senilai Rp4 triliun, yang akan dilakukan secara bertahap pada semester I hingga semester II/2026.
Selain itu, BTN juga berencana melakukan ekspansi bisnis melalui pembentukan anak usaha. Perseroan akan mendirikan anak usaha asuransi umum dengan kebutuhan modal sekitar Rp250 miliar, yang ditargetkan berjalan pada semester II/2026.
Tak hanya itu, BTN juga menyiapkan rencana pendirian anak usaha perusahaan pembiayaan dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun sampai dengan Rp5 triliun. Pendirian anak usaha perusahaan pembiayaan itu juga ditargetkan BTN dapat terealisasi pada semester II/2026.
Di sisi kinerja keuangan, Nixon mengungkapkan bahwa BTN menargetkan pertumbuhan laba bersih (net profit growth) sebesar 20%–22%.
Sebagai gambaran, BTN meraih laba bersih Rp3,5 triliun pada 2023 dan turun 14,1% year-on-year (YoY) menjadi Rp3 triiun pada 2024. Sepanjang Januari-September 2025, laba bersih BTN tercatat naik 10,6% YoY dari Rp2,08 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit (loan growth) dipatok di kisaran 8% sampai dengan 9%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) ditargetkan 7% sampai dengan 8%.
Emiten berkode saham BBTN Itu juga menargetkan efisiensi biaya dana dengan cost of fund di bawah 3,6%. Dari sisi kualitas aset, BTN membidik cost of credit di level 1,0%–1,2% dan menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bawah 3,0%.
Peran Strategis BTN dalam Program 3 Juta Rumah
Dalam paparan perusahaan, pemerintah terus memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional melalui program 3 Juta Rumah pada 2026.
Dalam program ini, perbankan memegang peran strategis sebagai penyedia pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi rumah secara masif. Pada 2026, pemerintah menargetkan 350 ribu unit KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta total 770 ribu unit rumah yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema FLPP dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” tulis materi paparan tersebut.
Dari sisi pembiayaan, nilai kredit program perumahan mencapai Rp36 triliun, sebagaimana tercantum dalam koordinasi Kementerian Koordinator Program Perumahan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penempatan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sebagai bagian dari dukungan likuiditas. Pada 2025, tercatat penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke BTN sebesar Rp25 triliun.
Perbankan, termasuk BTN, menjalankan fungsi leverage pembiayaan perumahan melalui dua jalur utama, yakni sisi penyediaan dan sisi permintaan.
Dari sisi penyediaan, bank menyalurkan kredit pengembangan perumahan kepada pengembang. Sementara dari sisi permintaan, bank memperkuat penyaluran KPR subsidi FLPP, kredit perumahan lainnya, serta kredit UMKM yang terkait dengan sektor perumahan.
Sumber Bisnis, Edit koranbumn
