Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan memindahkan dana dari BTN lantaran penyerapannya yang masih rendah, dibandingkan dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.
“BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100% pada bulan November 2025,” kata Nixon dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Nixon menuturkan penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama kredit pemilikan rumah (KPR).
Secara prinsip, Nixon mengatakan bahwa KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Menurutnya, dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi. Secara umum, plafon kredit korporasi untuk nasabah institusi jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur.
Nixon menambahkan, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
Dia mengatakan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, melebihi dana penempatan uang negara sebesar Rp25 triliun. “Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujarnya.
Hingga September 2025, BTN telah menyalurkan dana pemerintah untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun. Angka itu setara 42% dari total dana yang ditempatkan pemerintah di BTN sebesar Rp25 triliun. Namun, lanjut dia, dana yang baru di reimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun, sedangkan sisanya akan ditagih BTN pada bulan ini alias Oktober 2025.
Adapun Nixon menegaskan bahwa pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Perseroan juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah,” tutur Nixon.
Dalam catatan Bisnis, Purbaya mempertimbangkan untuk mendistribusikan sebagian dana pemerintah yang tersisa di BTN ke tempat lain, lantaran serapannya terendah di antara Himbara lainnya. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih lanjut ke mana kas pemerintah itu akan dipindahkan.
“Mungkin Rp15 triliun saya akan distribusi ke tempat lain, kalau mereka enggak bisa nyerap juga. Tapi saya akan tanya ke mereka. Bisa enggak mereka nyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp10 triliun kan terlalu kecil,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menyebut awalnya BTN merupakan Himbara yang paling optimistis dalam menyerap dana pemerintah itu. Ke depan, dia membuka kemungkinan untuk bertemu langsung dengan pihak BTN.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
