Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras sebagai komoditas pangan utama program MBG.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres), Rizal menuturkan Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyiapkan bahan pangan dasar, terutama beras, guna mendukung pelaksanaan MBG.
Dalam regulasi tersebut juga diatur mekanisme penyerapan beras Bulog oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga rantai pasok program berjalan terintegrasi.
“Kami siap menyuplai beras berkualitas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Dari sisi kualitas, Bulog memastikan beras yang akan disalurkan telah memenuhi standar ketat, mulai dari aspek kebersihan, mutu, hingga kelayakan konsumsi. Langkah ini menjadi krusial mengingat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar kelompok penerima manfaat strategis dan berskala nasional.
Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kelancaran distribusi.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Bulog sudah mulai memasok beras untuk program MBG melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Di daerah-daerah yang kesulitan suplai [beras akan dipasok] Bulog, sudah [Bulog memasok beras untuk MBG],” ujar Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.
“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Zulhas menjelaskan bahwa sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan. Sementara itu, program SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung.
Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” pungkasnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
