Pandu menyebut saat ini Danantara tertarik untuk mengalokasikan investasinya ke pasar saham Indonesia. Namun demikian, menurut dia, Danantara membutuhkan pasar saham yang lebih likuid. Pandu menjelaskan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di pasar saham Indonesia saat ini baru sekitar US$1 miliar per hari. Sedangkan untuk mendorong keterlibatan Danantara itu dibutuhkan sedikitnya US$8 miliar.
“Kita [Danantara] ingin di public market equity. Tapi [jika investasi di] equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak, yang tadi saya sebutkan (RNTH) kita hanya US$1 miliar per hari. Itu harus ditingkatkan, harus bisa US$5 atau US$8 miliar per hari,” ujar Pandu saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sebelumnya, Pandu mengatakan pasar saham Indonesia memiliki potensi untuk mencapai RNTH mencapai 8 miliar dolar AS per hari, dari saat ini yang baru sekitar 1 miliar dolar AS.
Menurut dia, potensi RNTH tersebut belum tergarap maksimal meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh.
Sebagai perbandingan, ia mengatakan India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS, sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari.
Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik.
“Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau SBN pemerintah ketimbang menginvestasikan ke berbagai proyek.
Hal itu disampaikan Purbaya ketika menghadiri rapat perdana sebagai anggota dewan pengawas (dewas) Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menyebut Danantara tahun ini menikmati dividen BUMN senilai Rp90 triliun, apabila mengacu pada sasaran yang ditetapkan pada APBN 2025. Namun, dia menyebut dividen itu masih banyak dialihkan ke pembelian SBN milik pemerintah.
“Saya tadi sempat kritik. Kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini. Karena enggak sempat kan, untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki,” terangnya kepada wartawan usai rapat, dikutip Kamis (16/10/2025).
Purbaya mendorong agar pendapatan Danantara yang dihasilkan melalui keuntungan BUMN bisa diinvestasikan ke berbagai proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun pemerintah mendorong agar investasi melesat hingga 8,5% pada 2029 atau akhir periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan investasi menjadi Rp10.000 triliun diharapkan bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%.
Secara porsinya, investasi dari swasta diharapkan memberikan sumbangsih terbesar yakni Rp8.300 triliun. Kemudian, Danantara diharapkan bisa menyumbang Rp980 triliun dan pemerintah Rp710 triliun.
Selain investasi, Purbaya turut mendorong Danantara memanfaatkan dividen BUMN yang saat ini sudah tak lagi disetorkan ke APBN guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu telah menyampaikan sikapnya kepada CEO Danantara maupun para anggota dewasnya yang menolak APBN kembali dibebani untuk membayar utang proyek tersebut.
“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
