Pemerintah telah merealisasikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 75,15 triliun sampai dengan 23 Oktober 2021.
Angka tersebut setara dengan 55,6% dari total alokasi PMN kepada BUMN/BLU tahun anggaran 2021. Sehingga sisa suntikan modal negara itu masih tersisa Rp 60,05 triliun untuk dapat diberikan hingga akhir tahun ini.
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menyampaikan, besaran PMN yang sudah terealisasi telah diberikan kepada enam BUMN.
Pertama, PT Hutama Karya sebesar Rp 6,2 triliun untuk pendanaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk 3 ruas tol yaitu Kuala Tanjung – Parapat, Lubuk Linggau Bengkulu, dan Sigli-Banda Aceh.
Kedua, PT PAL Indonesia (Persero) yang memperoleh PMN senilai Rp 1,28 triliun untuk penugasan dalam hal penguasaan teknologi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal selam.
Ketiga, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah menerima PMN senilai Rp 5 triliun guna pembangunan transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik masuk desa.
Keempat, PT PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan porsi pendanaan 25% mendapatkan PMN Rp 2,25 triliun.
Kelima, PT Pelindo III (Persro) sebesar Rp 1,2 triliun sebagai pendanaan bagi pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Keenam, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) telah menerima PMN sebesar Rp 970 miliar yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
Sementara itu, investasi pemerintah kepada BLU hingga pekan ini telah diberikan kepada embaga Pengelola Pendidikan (LPDP) Rp 20 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 11,1 triliun.
Kemudian, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 2 triliun, serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 11 triliun,
Adapun perusahaan pelat merah penerima PMN yang belum mendapatkannya dari pemerintah yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Pembangunan Pariwisata Indonesia PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Lalu untuk BLU yakni Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, serta Pusat Investasi Pemerintah. Selain itu, ada pula tambahan PMN kepada BUMN seperti Hutama Karya sebesar Rp 19 triliun yang belum diberikan.
“PMN kepada BUMN/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP), untuk itu proses pencairan baru dapat dilakukan setelah PP pada BUMN/Lembaga tersebut ditetapkan,” kata Tri kepada Kontan.co.id, Jumat (22/10).
Namun demikian yang jelas, Tri menyampaikan sisa PMN tahun anggaran 2021 dapat segera terealisasi sebelum berganti tahun.
Sumber Kontan, edit koranbumn
