Aset negara dan badan usaha milik negara dipastikan bakal menjadi modal Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penanaman modal pemerintah pusat.
Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (5/10/2020) lalu. Sebagai pijakan, LPI akan disuntik modal paling sedikit Rp15 triliun yang disetor dalam bentuk tunai maupun nontunai.
Pasal 157 Bab X UU Cipta Kerja menyebut, aset negara dan BUMN bisa dipindahtangankan menjadi aset LPI yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab lembaga tersebut.
Pemindahtanganan merupakan satu dari lima sumber aset LPI. Aset LPI juga bisa berupa penyertaan modal, hasil pengembangan usaha, hibah, dan sumber lain yang sah.
Sekadar informasi, nilai barang milik negara pada 2019 setelah dilakukan revaluasi mencapai Rp10.467 triliun. Adapun aset BUMN pada 2018 mencapai Rp8.092 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan merupakan instansi yang memiliki barang milik negara terbesar, yaitu Rp1.645,56 triliun atau 27,06 persen.
Menyusul Kementerian Pertahanan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp1.564,62 triliun ; Sekretariat Negara Rp574,41 triliun ; dan Kementerian Perhubungan Rp493,90 triliun.
Sementara itu, di kalangan BUMN, PT PLN (Persero) adalah merupakan BUMN dengan aset paling besar pada 2018, yaitu Rp1.379 triliun. Selanjutnya adalah BUMN perbankan, mulai dari BRI (Rp1.296 triliun), Bank Mandiri (Rp1.202 triliun), dan BNI (Rp808,57 triliun).
Secara khusus, aset yang dipindahtangankan kepada LPI tidak dalam status sengketa, dalam status sita pidana atau perdata, dan tidak ada kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset negara kepada LPI diatur dalam peraturan pemerintah.
LPI selanjutnya bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset, mulai dari bentuk kausa kelola, pembentukan perusahaan patungan, atau bentuk kerja sama lainnya.
Aset lembaga kemudian dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman. “Pengelolaan aset lembaga sepenuhnya dilakukan oleh organ Lembaga berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan,” demikian kutipan pasal 160 Bab X UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan kehadiran LPI sebagai sovereign wealth fund diharapkan bisa mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional, dan korporasi
“Tentunya kehadiran lembaga ini diawasi sesuai undang-undang yang ada,” jelasnya rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Rapat itu menjadi tahapan dalam pengesahan rancangan undang-undang menjadi produk perundang-undangan.
Di lain pihak, Kementerian Badan Usaha Milik Negara memperkirakan Indonesia akan memiliki lembaga pengelola investasi yang lebih besar dari Temasek Holdings Singapura bila seluruh perseroan pelat merah melantai di pasar modal.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan total revenue atau pendapatan BUMN sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp2.400 triliun per tahun.
Dengan asumsi rerata sales to price ratio dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa normal sebesar 3 kali—4 kali, didapatkan market value sekitar US$480 miliar. Dengan kata lain, valuasi SWF Indonesia bisa mencapai Rp7.074 triliun (Kurs Rp14.738).
“Dengan menggunakan standar sales to price ratio sebelum Covid-19, pemerintah akan bisa memiliki institusi sovereign wealth fund lebih besar dari Temasek,” paparnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
