PT Pindad menampilkan berbagai senjata unggulan pada Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan 2023 yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023 di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakornas ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wakapolri Gatot Edy Pramono, Dirjen Renhan Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.
PT Pindad menampilkan produk senjata SS2-V4 HB, SS2-V4 A1, SS2-V5 A1, PM3, Pistol PCC Sport, AM-1, Pistol Armo-V1, Armo-V2, dan Armo-V4 serta miniatur amunisi berbagai kaliber apda booth Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN. Sementara booth Polri turut menampilkan produk buatan Pindad lainnya yakni SB2-V5 A1 dan rantis Maung yang digunakan Brimob.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong ‘kreativitas’ Kementerian dan Lembaga dalam menciptakan ‘value for money’ dalam belanja.
“Kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja, membuat anggaran itu balik lagi dan diputar lagi,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu Manajer Komunikasi Korporat, Komarudin mengatakan PT Pindad sejalan dengan tema Rakornas siap mendukung pembelanjaan Kementerian/Lembaga ke industri pertahanan dalam negeri untuk menciptakan multiplier effect yang seluas-luasnya.
Adapun produk yang ditampilkan pada pameran meliputi bentuk penyediaan layanan publik, memberikan edukasi dan informasi mengenai capaian output belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari dana APBN, menghasilkan produk dalam negeri, dan output belanja yang dihasilkan satker Kementerian/Lembaga.
Rakornas mengusung tema “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas belanja melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, produktif dan fokus pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional.
Peserta pameran terdiri dari Kemhan, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pertanian, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN diwakili PT Pindad, PT Pal Indonesia, dan PT Inka
