Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail mengatakan, perseroannya bakal berhati-hati terkait dengan rencana akuisisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Kendati demikian, Arsal menegaskan, rencana akuisisi itu nantinya tidak bakal membebani arus kas perusahaan tambang batu bara pelat tersebut.
“Kalau dikaitkan dengan kondisi keuangan PTBA, kami sangat berhati-hati, sangat prudence, ini baru principal framework agreement proses ini akan ditindaklanjuti mengikuti aturan baik kami sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan internal,” kata Arsal dalam konferensi pers kinerja PTBA Triwulan III secara daring, Kamis (27/10/2022).
Arsal menegaskan perseroannya belum mengetahui nilai akuisisi aset milik PLN itu. Hal ini karena PTBA bersama dengan PLN masih melakukan due diligence atau uji tuntas terkait dengan kesepakatan pengalihan aset antarperusahaan milik negara tersebut.
“Kami juga nanti melihat blended financing-nya yang akan difasilitasi oleh Kementerian BUMN, ini semuanya masih dalam proses, kami harapkan proses-proses yang kami lakukan ini akan memberi manfaat bagi kedua pihak,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Hartanto Wibowo mengatakan, penandatanganan PFA terkait PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3×350 megawatt (MW) dengan PTBA merupakan implementasi salah satu skema pensiun dini PLTU milik PLN, yakni spin-off dengan blended financing.
“Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin-off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun,” ungkapnya.
Selain itu, Hartanto juga menegaskan bahwa dengan blended financing ini diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batu bara.
“Di sisi lain, melalui spin-off ini, PTBA dapat mengoptimalkan penggunaan batu bara dari tambang miliknya,” imbuhnya.
Langkah tersebut merupakan upaya PLN untuk menjalankan program percepatan pensiun dini PLTU dalam mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
