Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan pasokan batu bara pada Februari 2022 akan aman. Hal ini seiring dengan langkah pemerintah memastikan pasokan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri.
Dia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah dan perseroan telah membuat perancangan untuk memastikan keamanan pasokan batu bara pada Februari. Perseroan juga telah menyeimbangkan antara volume dan kebutuhan di pembangkit.
Selain itu PLN kata Darmo telah melakukan antisipasi dalam penyediaan armada kapal maupun tongkang pengangkut batu bara hingga tiba di pembangkit.
Kami sudah membuat perancangan untuk pasokan batu bara di bulan februari. dari sana kita petakan juga dari pasokan volume apakah sudah balance atau tidak, check list sudah balance.
“Bagaimana dari volume yang terkontrak tersebut baik itu carry over bulan Januari maupun kontrak regulated di bulan Februari, langsung kita masukan slot demi slot pengiriman loading demi loading,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
“Sehingga Insya Allah untuk pasokan Februari juga akan aman,” terangnya.
Lebih lanjut, PLN melakukan sejumlah reformasi manajemen batu bara secara menyeluruh. Beberapa di antara pada kebijakan, enforcement, kontrak hingga internal manajemen PLN.
“Untuk itu memang krisis ini adalah opportunity bagi kita semua mengubah tantangan menjadi kesempatan memperbaiki sistem yang lebih baik,” terangnya.
Adapun empat strategi reformasi manajemen batu bara PLN guna menjamin keamanan pasokan
1. Pemilihan Pemasok
Pasokan diperoleh langsung dari para penambang yang memiliki kredibilitas sebagai pemasok sesuai dengan kualitas (spesifikasi) dan volume yang sesuai kebutuhan PLTU
2. Kontrak
Kontrak jangka panjang dengan para penambang yang lebih menekankan pada aspek sustainability pasokan dibandingkan dengan aspek flexibility pasokan.
3. Logistik
Perubahan paradigma pengawasan sistem logistik secara end to end yang sebelumnya berfokus kepada loging indicator (ETA) berubah menjadi lebih berfokus pada leading indicator atau pengawasan di loading port. sehingga apabila terjadi kegagalan loading tindakan korektif dapat segera dilakukan.
4. Enforcement
Penerbitan Kepmen 13/2022 sehingga enforcement DMO dilakukan bulanan dan pemasok yang tidak memenuhi DMO maupun kontrak dengan PLN dilarang ekspor dan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh operasi produksi dan pencabutan izin usaha.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
