Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo membeberkan ketersediaan atau stockpile batu bara kembali mengalami penurunan yang signifikan memasuki paruh kedua tahun ini.
Selain permintaan yang kembali melonjak, Darmawan mengatakan, seretnya ketersediaan batu bara untuk PLN juga disebabkan karena rendahnya succes rate atau efektivitas pasokan penugasan yang diberikan kepada perusahaan batu bara lewat skema kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) Juli 2022.
Berdasarkan catatan PLN, Kementerian ESDM belakangan telah memberikan penugasan tambahan alokasi batu bara sebesar 31,8 juta ton sepanjang Januari hingga Juli 2022. Penugasan itu diberikan menyusul tren permintaan kelistrikan yang meningkat drastis seiring dengan pemulihan pandemi tahun ini.
“Dari penugasan itu efektivitasnya succes rate-nya sekitar 45 persen yaitu 14,3 juta ton yang sudah berkontrak dari tambahan tersebut,” kata Darmawan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (9/8/2022).
“Dalam proses itu kami melakukan renegosiasi dengan independent power producer (IPP) dari yang tadinya kami harus hadapi oversupply kami berhasil mengendurkannya sehingga berhasil menurunkan produksi listrik dengan IPP sekaligus menurunkan take or pay kami,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan terdapat 71 perusahaan yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban pasokan batu bara atau domestic market obligation (DMO) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepanjang Juli 2022.
Dalam kurun waktu itu, Kementerian ESDM telah menerbitkan surat penugasan kepada 123 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk memasok 18,89 juta ton batu bara terkait dengan pengamanan ketersediaan pembangkit PLN.
“Dari 123 badan usaha pertambangan dengan total volume sebesar 18,89 juta ton realisasinya sampai Juli baru 8,03 juta ton dari 52 perusahaan,” kata Arifin saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (9/8/2022).
Kementerian ESDM mencatat terdapat 48 perusahaan yang tidak melapor terkait dengan kewajiban pasokan mereka yang terhenti saat itu. Di sisi lain, lima perusahaan mengaku mengalami kendala cuaca ekstrem di tambang yang belakangan menghambat kegiatan operasi.
Selanjutnya terdapat 12 perusahaan memiliki batu bara yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Sementara itu, dua perusahaan belum dapat beroperasi karena masalah lahan. Sisanya, empat perusahaan dilaporkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan angkutan batu bara.
“Kementerian ESDM terus memantau komitmen badan usaha yang belum melaksanakan penugasan dengan memberikan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan penugasan tanpa ada keterangan yang jelas,” kata dia.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
