Pupuk merupakan salah satu komponen penting atau penentu keberhasilan bagi sektor pertanian, karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian mencapai 62 persen. Besarnya porsi ini mewajibkan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pelaksana kebijakan pupuk bersubsidi untuk memastikan availability (ketersediaan) dan affordability (keterjangkauan) harga, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi pupuk sebesar 14,5 juta ton dalam setahun. Sementara alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah untuk tahun 2025 sebesar 9,55 juta ton.
“Kalau ngomong availability kita aman, kita hingga bulan Mei 2025 sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton, dari alokasi 9,5 juta ton. Kita juga masih mempunyai stok pupuk sebanyak 2 juta ton. Rinciannya 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton adalah pupuk nonsubsidi,” ujar Rahmad dalam kegiatan Rembuk Tani yang digelar di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (1/6/2025).
Ia juga menambahkan, stok pupuk bersubsidi tersebut saat ini sudah tersebar di 27.000 kios resmi pupuk bersubsidi yang ada di seluruh Indonesia. Stok tersebut juga sudah bisa ditebus oleh petani yang berhak atau telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Untuk menjaga ketersediaan, tambahnya, Pupuk Indonesia mengoptimalkan teknologi. Pupuk Indonesia telah mengimplementasikan digitalisasi semua kios yang ada, salah satunya dengan aplikasi i-Pubers. Dengan digitalisasi ini, petani yang datang ke kios bisa tahu berapa alokasi mereka didapatkan. Tercatat juga berapa pupuk yang sudah mereka tebus, dan juga sisa alokasi yang masih bisa mereka tebus.
Ketika pupuk bersubsidi ditebus petani, Pupuk Indonesia melalui command center juga bisa meng-capture data seluruh Indonesia secara real time. Data yang di-capture bukan hanya data numerik saja tapi juga visualnya.
“Kita bisa memastikan bahwa pupuk itu ada dan sudah bisa ditebus oleh petani yang berhak. Itulah salah satu peran penting menjaga availability, tidak saja di gudang-gudang pabrik, tapi juga kita pastikan seluruh stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan kita,” tandas Rahmad.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi, Pemerintah juga telah banyak melakukan penyederhanaan regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025. Tayangan sebelumnya, meski stok pupuk bersubsidi penuh di gudang-gudang, tapi regulasinya tidak memungkinkan untuk disalurkan karena aturannya berlapis.
Rahmad pun mengapresiasi kementerian-kementerian yang terlibat, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan kementerian lainnya. Berkat Perpres tersebut, pupuk bersubsidi sudah bisa tersalurkan dengan baik, penebusan hingga Mei sangat tinggi. Kondisi ini, ungkap Rahmad, tidak pernah terjadi sebelumnya.
“Mulai pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, pertama kali dalam sejarah, seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia sudah bisa menebus pupuk bersubsidi. Sebelumnya tidak bisa karena aturannya berlapis. Perpres ini merupakan bukti nyata gotong royong seluruh stakeholder yang menyepakati bahwa pupuk adalah komoditas penting bagi produktivitas pertanian,” ujar Rahmad.
Sementara, dalam rangka mendukung affordability, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan efisiensi dan revitalisasi pabrik. Contohnya di Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Pupuk Indonesia membangun satu pabrik untuk menggantikan dua pabrik yang sudah tua. Penghematannya bisa mencapai Rp 1,5 triliun per tahun.
“Bukan karena subsidi, kemudian keterjangkauan harga kita serahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tapi Pupuk Indonesia juga mempunyai tanggung jawab, pupuk yang kita produksi harus melalui proses yang lebih efisien,” tutup Rahmad.
