Dorong Elektrifikasi, Menteri BUMN Mengecek Kebutuhan Listrik Masyarakat di Jabar Bagian Selatan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Dukungan ini ditunjukkan melalui kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu pada Kamis (12/7/2018).
Dalam kunjungan ini, Menteri Rini memastikan BUMN bersinergi mendorong elektrifikasi melalui pelaksanaan program penyambungan listrik kepada 40.000 masyarakat atau rumah tangga tidak mampu di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jumlah masyarakat kurang mampu yang perlu mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Pada tahap awal, PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) melakukan penyambungan listrik gratis bagi 400 Kepala Keluarga (KK) Tasikmalaya yang tersebar di kecamatan Rajapolah, Kecamatan Singaparna dan Kecamatan Karangnunggal.
Menteri Rini berkesempatan menyapa warga Desa Cikupa di Kecamatan Karangnunggal yang mendapat bantuan penyambungan listrik gratis sekaligus memastikan warga tersebut bisa menikmati listrik untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerangan maupun penggunaan alat-alat elektronik di rumahnya.
“Saya mendengar bahwa ada warga yang berlistrik tapi itu diambil dari rumah yang sudah berlistrik (Levering). Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN kepada masyarakat, khususnya BUMN-BUMN yang berkarya di Jawa Barat, warga sepenuhnya akan menikmati listrik langsung dari PLN. Ini tentunya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik secara penuh dan menopang kegiatan ekonomi rumah tangganya,” ungkap Menteri Rini di sela-sela kunjungannya.
Menteri Rini juga terus mendorong BUMN-BUMN untuk meningkatkan kepeduliannya bagi perbaikan elektrifikasi melalui sebuah sinergi dan saling bahu membahu. Selain wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sinergi BUMN mendorong elektrifikasi rumah tanga kurang mampu juga dilakukan di wilayah-wilayah lain di Provinsi Jawa Barat seperti di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi.
“Ini merupakan kepedulian BUMN bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik yang pada akhirnya juga bisa mendorong perbaikan taraf hidupnya.Terima kasih kepada PLN dan Pertamina yang sudah membantu masyarakat di wilayah Tasikmalaya. Saya terus mendorong sinergi seperti ini terus berlanjut di wilayah-wilayah lain dan semakin banyak BUMN yang terlibat,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir mengungkapkan, masyarakat kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini akan mendapatkan sambungan listrik PLN daya 450 Volt Ampere (VA) dengan tarif bersubsidi dan sistem layanan prabayar.
“Kami terus bekerja keras bagi pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat terutama rumah tangga tidak mampu yang mengalami kesulitan secara finansial untuk bisa mengakses listrik langsung ke PLN. Hal ini salah satunya dengan sinergi antar BUMN yang sudah dibangun dan terus mendapat dukungan dari pemerintah. Saya juga pastikan bahwa personil-personil PLN di lapangan bisa bekerja optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyastuti menambahkan, Pertamina sebagai perusahaan energi juga berkomitmen membantu warga kurang mampu agar bisa menikmati listrik.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar. Sinergi bersama PLN diharapkan bisa mengangkat kesejahteraan warga.Pertamina selalu siap untuk mendorong elektrifikasi dan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat ,” ungkap Nicke.
PLN mencatat, saat ini rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat tercatat di level 98% dengan jumlah KK yang belum terlistriki tercatat sebanyak 316.947 KK. Sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri, rasio elektrifikasi tercatat di level 92% dengan jumlah KK yang belum terlistriki tercatat sebanyak 28.977 KK.
Siaran Pers Kementerian BUMN