Sebagai salah satu bank pelat merah, Bank Mandiri terus fokus membidik penyaluran kredit infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi di tanah air. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, upaya ini selaras dengan langkah Pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang salah satunya difokuskan untuk memenuhi prasarana dasar, mendorong konektivitas dan pemerataan antar wilayah.
Hasilnya, penyaluran kredit infrastruktur Bank Mandiri yang sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 mencapai Rp267,92 triliun per Juni 2023. Nilai tersebut tumbuh 7,96% year on year (yoy) dari posisi Juni 2022 sebesar Rp248,17 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai sub sektor seperti jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit yang dikucurkan oleh bank yang akan merayakan HUT pada 2 Oktober 2023 mendatang ini termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ini merupakan kiprah Bank Mandiri dalam 25 tahun terakhir untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Susana Indah di Jakarta, Senin (18/9).
Penyaluran kredit infrastruktur bank bersandi saham BMRI tersebut paling banyak disalurkan untuk sub sektor transportasi yang melonjak 14,85% yoy menjadi Rp68,81 triliun per Juni 2023. Lalu, tenaga listrik mengalami peningkatan 14,33% yoy menjadi Rp48,49 triliun.
Kemudian, kucuran kredit infrastruktur untuk pembangunan jalan tumbuh 12,54% yoy menjadi Rp47,01 triliun. Juga untuk sub sektor telematika naik 8,53% yoy menjadi Rp30,61 triliun di paruh pertama 2023.
Susana Indah melihat peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur meningkat pada RAPBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun atau naik 5,8% dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun. Sedangkan arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Negara (IKN) serta mendukung sentra pertumbuhan baru.
Ini membuktikan, pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan kedepannya. Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.
“Oleh sebab itu, bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Terlebih, Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai dalam mewujudkan ‘terus melaju untuk Indonesia maju’,” sambung Susana Indah.
Segendang sepenarian, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar. “Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja,” ujar Andry.
Berdasarkan hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Bandara Bali Utara, Kawasaran Pariwisata dan Industri dengan total nilai proyek Rp430,0 triliun berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp690,5 triliun.
Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan hingga industri pengolahan dan properti.
Sumber Bank Mandiri, edit koranbumn
