Dorong Penyelesaian Penyerobotan Lahan HGU PG Jatitujuh, RNI Rakor Bersama Satgas Saber Pungli

Salah satu Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang agroindustri, PT PG Rajawali II, terus berupaya menyelesaikan permasalahan penyerobotan lahan yang terjadi di Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu Pabrik Gula (PG) Jatitujuh, salah satu cara yang ditempuh, yaitu melalui koordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kementerian Koordiantor Politik, Hukum dan Keamanan. Langkah ini juga dalam rangka meminta perlindungan hukum terkait aksi penyerobotan yang semakin masif dan menjurus kepada tindakan anarkis.
Dalam paparannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan Satgas Saber Pungli, Jumat, 9 November 2018, di Kantor Kemkopolhukam, Jakarta, Direktur Utama PT PG Rajawali II Audry Jolly Lapian, mengatakan saat ini jumlah lahan yang diserobot telah mencapai seluas 5.000 ha. Hal ini berakibat pada terganggunya proses produksi gula di PG Jatitujuh.
Selain itu, menurut Jolly, F-Kamis beserta massanya juga kerap melakukan pengusiran kepada tenaga kerja PG Jatitujuh yang akan dan sedang melakukan pemeliharaan tanaman, pengolahan tanah, dan penanaman di lahan. Bahkan gangguan yang dilakukan sampai kepada kekerasan fisik berupa pemukulan seperti yang terjadi pada Kabag SDM PG Jatitujuh.
Pada kesempatan yang dihadiri oleh Sekretrais Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Widiyanto Poesoko, Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli Mayjen TNI Rudianto, Staf Ahli Satgas Saber Pungli Teten Indra, Bupati Subang terpilih Ruhimat, Group Head Pengelolaan Aset RNI Rudi Prajogo, Ditjen Planologi Kehutanan, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, Majalengka, Inkopad, dan Perhutani tersebut dipaparkan juga bagaimana awal-mula aksi penyerobotan terjadiPenyerobotan diawali oleh gugatan hukum oleh sekelompok masyarakat dari beberapa desa penyangga perkebunan tebu di wilayah Indramayu, yaitu Desa Sukamulya, Cikedung, Jatisura, Mulyasari, Loyang, dan Amis, pada tahun 2014 yang lalu. Mereka menuntut agar HGU PG Jatitujuh dihutankan kembali dan menyatakan HGU No. 2 seluas 62.485.214 M2 an. PT PG Rajawali II cacat hukum.
Padahal, lahan HGU tersebut telah secara sah dimiliki oleh PT PG Rajawali II berdasarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan Negara dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian RI sesuai SK No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976. Ia menjelaskan, berbagai tahapan di pengadilan telah dilalui, meski pada tingkatan Pengadilan Negeri (PN) Indramayu dan Pengadilan Tinggi Bandung gugatan sekelompok masyarakat tersebut dikabulkan, namun di Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa gugatan tersebut Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard). Berdasarkan putusan Kasasi tersebut, maka tidak ada tuntutan penggugat yang dapat dikabulkan dan dieksekusi oleh Pengadilan, sehingga HGU PG Jatitujuh tetap sah secara hukum milik PT PG Rajawali II.
Lebih lanjut, Jolly menyampaikan bahwa, PT PG Rajawali II sebagai Anak Perusahaan RNI yang merupakan bagian dari entitas BUMN, dalam melakukan penggarapan lahan tebu untuk bahan baku industri gula tentunya berpegang dan berlandaskan pada bukti kepemilikan lahan yang sah sesuai dengan Sertifikat HGU yang dimiliki perusahaan yang masih berlaku sah sampai dengan tahun 2029.
Sementara itu, Irjen Pol. Widiyanto mengatakan akan mendalami permasalahan ini melalu kunjungan ke lokasi konflik dan kepada pihak-pihak terkait dalam waktu dekat guna melakukan penelusuran untuk mengetahui akar penyebab masalahnya.
Sumber inRNI/ edit koranbumn.com