Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Official Partner/Verified Vendor logistik Pemilu tahun 2024 untuk distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 baik domestik dan internasional.
Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) yang membahas terkait peran strategis Pos Indonesia dalam penanganan logistik Pemilu tahun 2024, di Gedung DPR, Selasa (11/2).
Dalam RDP yang dipimpin Martin Manurung, S.E., M.A. ini, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Joemadi memberikan penjelasan tentang kesiapan Pos Indonesia dalam mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024.
Faizal mengatakan, Pos Indonesia telah melakukan persiapan untuk mengantisipasi khususnya ketepatan waktu dengan membuat rute-rute yang detil dan persiapan lainnya serta telah melakukan proses label katalog elektronik berkoordinasi dengan LKPP dan KPU.
Dirinya mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti Pos Indonesia tidak sendirian karena telah ada Cluster Logistik di mana perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI, Damri, Pelni, Pelindo, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Pos Indonesia bergabung , dan Dirut PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Project Management Office (PMO) dalam kluster logistik tersebut. “Bahkan karena waktunya yang ketat dan membutuhkan banyak resource, bukan tidak mungkin Cluster PMO Logistik pun membutuhkan bantuan pihak ketiga atau swasta,” ujar Faizal.
Kesiapan Pos Indonesia sendiri saat ini telah memiliki lebih dari 10.000 armada darat mulai dari sepeda motor, blind van, truk engkel, wingbox dan kerja sama multimoda meliputi transportasi logistik darat (land cargo), transportasi logistik laut (sea freight) dan transportasi logistik udara (air freight) serta kerja sama dengan pengelola terminal di pelabuhan, bandara, stasiun dan kawasan industri.
Tak hanya itu, Pos Indonesia telah menyiapkan rute sebanyak lebih dari 1 juta rute domestik dan lebih dari 200 negara tujuan di dunia untuk pemilih di luar negeri (Pos Indonesia sebagai designated operator dari anggota dari Perhimpunan Pos Universal (Universal Postal Union) sebagai network pos seluruh dunia). Pos Indonesia juga memiliki lebih dari 4.500 titik kantor dan area kerja serta SDM yang tersebar hingga ke pelosok nusantara yang siap dimanfaatkan untuk mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024, termasuk tempat untuk pelipatan surat suara dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan.
Kemudian, Pos Indonesia juga siap mengintegrasikan sistem tracking yang dimiliki dengan sistem yang digunakan KPU (Sistem Informasi Logistik/SILOG KPU). “Untuk dashboard yang real time sudah disiapkan dan sedang diujicoba agar pada waktunya siap dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 sehingga kiriman dapat dilacak dan transparan,” papar Faizal.
Faizal menambahkan, Pos Indonesia telah mengantungi pengalaman ditunjuk sebagai Official Partner atau Verified Vendor logistik pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2004 dan 2009 serta berkontribusi menjadi subkontraktor dalam logistik pemilu untuk beberapa kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2014 dan 2019.
“Saat ini kami sedang mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi e-Catalogue LKPP Katalog Sektoral untuk distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 sementara pada Katalog Nasional LKPP kami sudah terdaftar,” imbuh Faizal.
Berbagai perubahan transformasi dan inovasi yang telah dilakukan Pos Indonesia serta telah adanya BUMN Cluster PMO Logistik itulah yang menguatkan Komisi VI DPR RI sepakat untuk mendukung Pos Indonesia sebagai Official Logistic Partner untuk Pemilu 2024.
