Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mempercepat aksi korporasi untuk meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan menjadi 22 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji yang sekaligus menjadi pimpinan rapat saat membacakan kesimpulan hasil rapat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Selasa (20/9/2022).
“Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk mempercepat aksi korporasi dalam rangka peningkatan capital adequacy ratio [CAR] agar dapat meningkatkan fungsi intermediasi dan mampu bersaing dengan bank lainnya,” kata Sarmuji, seperti dikutip pada Rabu (21/9/2022).
Tercatat, sampai dengan akhir Juni 2022, rasio kecukupan modal yang dimiliki BRIS mencapai 17,31 persen. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu berada di level 22,27 persen.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui bahwa rasio kecukupan modal perseroan berada di bawah industri. Oleh sebab itu, BSI berencana untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menaikkan modal pada kuartal IV/2022.
“CAR lebih tinggi itu lebih bagus, karena waktu merger belum ada injeksi modal tambahan. Nah, kita harus injeksi [modal] lewat rights issue,” ujarnya.
Hery menyampaikan perseroan akan melakukan rights issue senilai Rp5 triliun yang digunakan untuk ekspansi bisnis BSI, seiring dengan target pertumbuhan biaya perseroan yang cukup tinggi. Selain itu, aksi tersebut juga untuk mengerek rasio CAR perseroan menjadi 22 persen.
“[CAR] belum mampu ke 25 persen, tapi corporate action berikutnya akan kita kejar ke sana,” pungkasnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
