Pemerintah mengatur penyelenggaraan program pengungkapan sukarela atau PPS dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang baru saja resmi menjadi undang-undang. Tarif pajak PPS ditetapkan di rentang 6 persen–18 persen.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang pada hari ini, Kamis (7/10/2021). Putusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022.
Mewakili pemerintah dalam rapat paripurna, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa dalam undang-undang HPP terdapat poin penyelenggaraan PPS. Pemerintah akan menjalankan program itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah pendapatan negara.
“Dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, RUU HPP menerapkan program pengungkapan sukarela atau PPS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” ujar Yasonna pada Kamis (7/10/2021).
Pemerintah meyakini bahwa upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka untuk masuk ke dalam sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang. Menurut Yasonna, hal itu didasari teori tentang kepatuhan dan didukung penelitian empirik di berbagai negara.
“Dalam konteks inilah, PPS merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Yasonna, PPS akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak 2016–2017 maupun dalam SPT tahun 2020.
