PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) memaparkan progres pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun yang direncanakan pemerintah. Menurut perseroan, penyuntikan dana diperkirakan dapat berjalan pada Oktober hingga November tahun ini.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan oleh perseroan sebelum dana tersebut cair. Mulai dari komposisi pemegang saham yang setuju atau harus terdilusi karena tidak setuju, hingga menyelesaikan laporan keuangan yang harus diaudit.
“PMN ini pemerintah sudah setuju ngeluarin, tinggal butuh satu. Namanya Peraturan Pemerintah atau PP. Ini lagi proses,” ujarnya, Minggu (28/8/2022).
Irfan menjelaskan dana PMN masuk lewat skema rights issue sehingga dana tersebut merupakan dana pemegang saham dan bukannya pemerintah. Alhasil, emiten berkode Saham GIAA tersebut sedang memberikan kesempatan kepada para pemegang saham termasuk publik dan minoritas dalam menyepakatinya.
Maskapai pelat merah tersebut juga telah menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen untuk melakukan porsi penghitungan sahamnya. Langkah ini dijalankan dengan mengacu kepada aturan pasar modal.
“KJPP akan keluarin September. Kenapa? karena PKPU kelar Juni itu kita mau nggak mau harus laporan keuangan audited sampai Juni, karena aturannya juga begitu,” imbuhnya.
Belum lagi, lanjutnya, tahapan kreditur yang utangnya dikonversi menjadi saham.
“Ribet ya. Jadi kira-kira Oktober hingga November inilah jalan PMN Cair,” katanya.
Adapun, Pemerintah memastikan akan mencairkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Keputusan ini diambil setelah Garuda Indonesia mendapatkan kepastian dari putusan pengadilan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada awal pekan ini.
“Garuda Indonesia kami akan berikan penyelamatan sebesar Rp7,5 triliun setelah mereka capai settlement 365 kreditur atau 95,07 persen dari kredit. Ini suatu capaian yang diharap bisa memberi awalan baru bagi Garuda bisa terbang kembali dan sehat,” ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR dikutip Jumat (26/8/2022).
Sri Mulyani menyebut pihaknya masih menunggu laporan dari Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda terkait skema penyelamatan BUMN penerbangan tersebut. Adapun anggaran injeksi ke Garuda akan diambil dari APBN.
PMN akan masuk melalui skema rights issue sebesar Rp 7,5 triliun dan rencananya akan dilaksanakan pada kuartal III/2022 dan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen. Pada tahap kedua, rights issue akan dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen
Adapun sisa dana cadangan investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (IPPEN) khusus Garuda sebesar Rp7,5 triliun sudah disetorkan ke kas negara. Nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
