Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan isu independensi BI yang mencuat beberapa minggu terakhir menimbulkan goncangan di pasar keuangan.
Hal ini tercermin dari yield Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat menjadi 6,8 persen. Padahal yield SBN sempat turun ke level 6,6 persen. Di samping itu, isu independensi BI tersebut juga dinilai mempengaruhi nilai tukar rupiah.
“[Yield SBN] sempat turun 6,6 persen, naik lagi karena masalah ketidakpastian, di awal September yang berkaitan tempo hari masalah independensi BI membuat goncangan pasar, itu meningkatkan yield SBN dan [mempengaruhi] rupiah,” kata Perry dalam dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).
Sebagaimana diketahui, DPR RI tengah membahas amandemen ketiga UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Pembahasan ini sempat menimbulkan kekhwatiran publik yang mana amandemen RUU BI akan mengamputasi independensi bank sentral.
Hal ini terlihat dari rencana pembentukan Dewan Moneter yang kemudian diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro dalam draft RUU BI terakhir .
Dalam draft RUU ini disebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Dewan ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Menteri Keuangan dan 1 orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional, Gubernur BI, dan Deputi Gubernur Senior BI, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Namun, jika dipandang perlu, pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.
Sumber Bisnis, edit koranbumn