Salah seorang dari enam anggota tim pengurus PKPU PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Martin Patrick Nagel menyampaikan hasil dari rapat kreditur perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Salah satunya, kreditur diberikan kesempatan untuk mengajukan tagihan paling lambat pada 5 Januari 2022, yang lebih lanjut akan diverifikasi serta dicocokkan pada rapat kreditur kedua pertengahan Januari 2022.
Untuk diketahui, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Selasa 21 Desember 2021 mulai menjalani rapat kreditor pertama, menyusul dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara oleh Pengadilan Niaga.
Seperti diberitakan Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU Sementara terhadap Garuda Indonesia yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo pada 9 Desember 2021 lalu.
Dari pihak debitur, dia memerinci hadir secara fisik Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Prasetio serta tim penasihat hukum dan advisor keuangan.
“Pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selalu menjalin komunikasi dan bersikap kooperatif selama proses PKPU dan dalam rapat kreditur pertama ini,” katanya lewat rilisnya, Kamis (23/12/2021).
Dalam rapat kreditor, Irfan disebut menyampaikan presentasi mengenai pihak kreditur yang terdiri atas lessor, institusi pemerintah, BUMN dan afiliasinya, bank dan lembaga keuangan lain, serta afiliasi Garuda, vendor lokal dan asing. Selain dari pihak debitor, tim pengurus, hakim pengawas, dan sekretaris, terdapat lebih dari 200 peserta yang hadir secara online, dan 59 peserta yang hadir langsung di pengadilan.
Saat ini pihak tim pengurus belum bisa menyebutkan siapa saja pihak kreditor yang mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU Garuda Indonesia. Pasalnya, kata Martin, pihak kreditor tersebut baru bisa diketahui pada saat pendaftaran tagihan usai pada 5 Januari 2022, dan setelah dilakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.
Sementara terkait jadwal proses selanjutnya, setelah batas akhir pendaftaran tagihan oleh debitor pada 5 Januari 2022, tim pengurus akan mulai melakukan pra verifikasi atas tagihan kreditor pada 6 Januari hingga 18 Januari 2022. Berikutnya verifikasi atas piutang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2022.
“Kami dari tim pengurus telah menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Sehingga dalam proses PKPU ini, Tim Pengurus mendorong pihak kreditur dan debitur untuk selalu menjalin komunikasi dalam membahas skema penyelesaian utang debitur, yang nantinya untuk dituangkan dalam rencana perdamaian,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, tim manajemen GIAA dalam paparan publik secara virtual (20/12) menyampaikan, pihaknya bersama dengan sejumlah konsultan dan advisor keuangan menyiapkan proposal perdamaian kepada para kreditur dan lessor. Ada sejumlah opsi dan mekanisme yang sedang didiskusikan untuk proses restrukturisasi ini.
Dikatakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Prasetio saat itu, sejumlah opsi yang disiapkan manajemen untuk proses restrukturisasi ini di antaranya penerbitan zero coupon bond dan surat utang, termasuk penerbitan saham baru.
Perihal opsi yang disampaikan debitur, pihak tim pengurus belum bisa menginformasikan skema perdamaian yang diajukan debitur.
“Rencana perdamaian belum diterima oleh tim pengurus. Seperti diutarakan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia dalam rapat kreditor, bahwa mereka sedang melakukan finalisasi rencana perdamaian,” papar Martin. “Pembahasan rencana perdamaian dan voting atas proposal perdamaian, kita jadwalkan pada hari Kamis 20 Januari 2002,” tambahnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
