Akibat meningkatnya harga minyak mentah dunia, arus kas operasional Pertamina pada Maret 2022 tercatat negatif US$2,44 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah, maka pada Desember 2022 arus kas operasional diprediksi defisit US$12,98 miliar atau sekitar Rp188,21 triliun (Rp14.500/dolar AS).
“Untuk Pertamina tadi kita lihat arus kasnya constantly negatif mencapai US$12,98 miliar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022).
Meskipun gap antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian meningkat tajam, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan BBM dan satu harga, dan LPG yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Selain itu, kata Sri Mulyani, Pertamina harus menanggung selisih antara HJE dan harga keekonomian BBM. Untuk itulah, Pertamina membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah.
“Tidak heran arus kas operasional Pertamina sejak Januari negatif karena Pertamina harus menanggung perbedaan harus menanggung perbedaan [harga]. Tentu kalau dia harus impor bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun,” jelas Sri Mulyani.
Sama halnya dengan Pertamina, kondisi keuangan PT PLN juga akan memburuk dengan kenaikan ICP dan tidak dilakukannya penyesuaian tarif listrik.
Per 30 April 2022, PT PLN telah menarik pinjaman sebesar Rp11,4 triliun dan akan melakukan penarikan pinjaman kembali di Mei dan Juni. Sehingga, total penarikan pinjaman sampai dengan Juni menjadi Rp21,7 triliun – Rp2,47 triliun.
Apabila tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, maka pada Desember 2022 arus kas operasional PLN diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp71,1 triliun.
Selain itu, PT PLN juga perlu menjaga rasio kecukupan kas operasi untuk mampu membayar pokok dan bunga pinjaman (debt service coverage ratio/DSCR) kepada lenders setidaknya minimum 1.0x.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
