PT PP (Persero) Tbk (PTPP) optimistis dalam membidik kontrak baru di tahun ini. Insentif di sektor properti yang dikucurkan pemerintah pun dinilai menjadi katalitas positif dalam upaya menumbuhkan pendapatan usaha dan laba.
Sekretaris Perusahaan PTPP Yuyus Juarsa menyampaikan, pada tahun ini pihaknya menargetkan kontrak baru sebesar Rp 30 triliun. Angka itu tumbuh 35% dibandingkan realisasi kontrak baru PTPP pada tahun 2020 yang besar Rp 22 triliun.
Hingga bulan Februari 2021, PTPP telah meraih kontrak baru sebesar Rp 1,077 triliun. “Perolehan kontrak baru tersebut dikontribusi oleh kontrak pembangunan gedung, infrastruktur, dan anak perusahaan,” jelas Yuyus .
Terbaru, PTPP pun telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dalam pembangunan Paket I Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP) di Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (2/3) pekan lalu. Dalam proyek pembangunan infrastruktur kawasan senilai Rp 940 miliar tersebut, PTPP menjadi lead consortium, dengan porsi pekerjaan 40%.
Yuyus menjelaskan, pekerjaan PTPP itu setara dengan nilai Rp 341 miliar, dengan lingkup pekerjaan proyek akan dilakukan secara terpisah (split) diantara perusahaan konsorsium. PTPP akan memulai pekerjaan sesuai jadwal, yakni bulan April 2021. Pekerjaan direncanakan selama 24 bulan, atau ditargetkan rampung pada Kuartal II-2023.
Sejalan dengan kenaikan target kontrak baru, pada tahun ini PTPP membidik pertumbuhan pendapatan usaha (revenue) sebesar 35%. Sedangkan laba bersih (net profit) PTPP tahun ini ditarget bisa tumbuh hingga 235% dibandingkan realisasi tahun lalu.
Mengutip catatan Kontan.co.id, pada tahun 2020 lalu PTPP membukukan perolehan kontrak baru senilai Rp 22,26 triliun. Pencapaian kontrak baru ini diperoleh dari konstruksi proyek gedung senilai 26%, konstruksi proyek infrastruktur 27%, konstruksi proyek EPC 32% dan dari anak perusahaan 15%.
Emiten konstruksi pelat merah ini membukukan pendapatan sebesar Rp 10,02 triliun hingga kuartal III-2020. Sedangkan perolehan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada periode tersebut sebesar Rp 26,37 miliar.
Target PTPP tahun ini disokong dengan anggaran belanja modal (capex) sebesar Rp 6,2 triliun. Alokasi capex itu akan digunakan untuk melanjutkan proyek-proyek investasi yang sudah berjalan, beberapa rencana investasi baru, serta kebutuhan pemeliharaan asset tetap.
“Sampai dengan Januari 2021, capex perusahaan telah terserap sebesar Rp 84 miliar,” ujar Yuyus.
Yuyus menambahkan, insentif di sektor properti yang dikucurkan pemerintah pada awal tahun ini bakal menjadi katalis positif bagi pertumbuhan kinerja PTPP dan anak usaha, khususnya PT PP Properti Tbk (PPRO).
Insentif sektor properti yang diberikan pemerintah antara lain berupa Loan to Value (LTV) 100% atau DP 0%, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak dan rumah susun siap huni (ready stock) dari Maret hingga Agustus 2021.
“Dengan adanya insentif properti yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi penjualan anak perusahaan PTPP, yaitu PPRO sehingga dapat berkontribusi terhadap target pemasaran PTPP di 2021,” pungkas Yuyus.
PPRO ditargetkan mampu berkontribusi hingga 10% dari target pemasaran PTPP di tahun ini. Direktur Utama PPRO Sinur Linda Gustina mengatakan, insentif LTV 100% dan stimulus PPN cukup membantu dalam mendorong pertumbuhan sektor properti. “Hal ini merupakan katalis positif baik bagi kami, maupun bagi calon konsumen,” tutur Sinur kepada Kontan.co.id, Selasa (2/3) lalu.
Pada saat ini produk residential PPRO berada di segmen market middle dengan rentang harga antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,5 miliar. Sebagian besar merupakan unit ready stock siap huni sebagaimana dipersyaratkan pemerintah dalam insentif PPN.
PPRO memiliki unit apartemen ready stock yang tersebar di kota-kota besar seperti Bogor, Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang. Selain itu, ada pembangunan rumah tapak yang baru PPRO luncurkan pada bulan Februari 2021 dan sedang proses marketing. “Selanjutnya akan kami bangun di tahun ini juga yang berlokasi di Bandung, Depok dan Semarang,” ungkap Sinur.
Kata dia, daya beli masyarakat ekonomi kelas menengah untuk kembali melakukan spending pada sektor properti akan terbantu dengan adanya insentif PPN ini. Menurut Sinur, strategi marketing PPRO bisa beradaptasi di tengah kondisi PPKM Mikro saat ini.
Strategi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan digital marketing, thematic promotion, virtual event, subsidi bunga KPA, dan kerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan bagi calon konsumen.
Sumber Kontan, edit koranbumn
