PT Hutama Karya (Persero) saat ini tengah menangi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JJTS). Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan pada 2021 akan menerima tambahan PMN.
“Di tahun 2021 sendiri, Hutama Karya akan menerima tambahan PMN sebesar Rp 6,2 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021,” kata Fauzan, Jumat (29/1).
Selain itu, kata Fauzan, Hutama Karya juga saat ini sedang mengajukan tambahan PMN. Tambahan PMN yang diajukan Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sebesar Rp 19 triliun.
Dia menambahkan, Hutama Karya juga sudah menyusun berbagai skema creative financing untuk percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Fauzan menuturkan, beberapa skema pendanaan yang saat ini tengah dilakukan antara lain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi perusahaan yang dijamin oleh pemerintah, pinjaman dari lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintag, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur yang tetap harus terus berjalan, Fauzan menegaskan, Hutama Karya menyiasati penyelesaian PSN yang di dalam pelaksanaannya menjadi program prioritas dari pemerintah. Fauzan mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat Pembangunan JTTS melalui penyertaan modal kepada Hutama Karya dalam bentuk PMN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sebagai contoh, pada tahun 2020, Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp 3,5 triliun dan tambahan PMN melalui program PEN sebesa Rp 7,5 triliun,” ungkap Fauzan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hendy Rahadian mengatakan anggaran pada 2021 hanya dialokasikan Rp 5,93 triliun yang menyebabkan ketidakpastian pemenuhan biaya pengadaan tanah.
Khusus untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, Hendy menyebut dibutuhkannya dukungan sebesar Tp 171,8 triliun. “Di mana Rp 148 triliun diantaranya adalah untuk dukungan yang Tol Trans Sumatra. Anggarannya sejauh ini yang sedang kita coba, Trans Sumatra ini tantangan yang biasa,” kata Hendy daam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1).
Hendy menuturkan hingga saat ini sudah melakukan evaluasi terhadap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Dari pembangunan yang sudah berjalan, Hendy mengatakan ternyata terdapat defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun.
“Ini defisit PMN sehingga Hutama Karya ini sekarang kalau ini tidak dipenuhi PMN nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya itu proyek konstruksi yang berjalan sekarang bisa berhenti,” ungkap Hendy.
Hendy menastikan, Kementerian PUPR sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk percepatan PMN tersebut. Dia menuturkan, Kementerian PUPR juga sedang melakukan audit terhadap Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan oleh Hutama Karya.
Hingga saat ini, Hutama Karya telah mengoperasikan secara penuh beberapa ruas di JTTS yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (141 kilometer), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 kilometer), Tol Palembang – Indralaya (22 kilometer), Tol Medan – Binjai seksi 2 dan 3 (15 kilometer) Tol Pekanbaru – Dumai (132 kilometer), dan Tol Sigli – Banda Aceh seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang (14 kilometer). Sehingga total panjang JTTS yang tengah dibangun oleh Hutama Karya dalam tahap I yakni sekitar 1.156 kilometer dengan 643 kilometr ruas konstruksi dan 513 kilometer ruas operasi.
