Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 450 miliar atau ekuivalen Rp Rp 6.495 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanah air hanya hanya bisa memenuhi setengah dari kebutuhan infrastruktur tersebut yaitu sekitar 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.888 triliun.
Chief Executive Offcier (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah mengatakan, sisa dari kebutuhan itu belum terlihat bagaimana cara membiayainya.
“Nah, disitulah mudah-mudahan kita (INA) bisa mencoba membantu,” tutur Ridha dikutip dari YouTube Kementerian BUMN, Sabtu (01/5).
Hingga April 2021, INA sudah mendapatkan komitmen melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman investasi senilai Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.
Meski begitu, Ridha belum bisa memastikan berapa target investasi yang harus diperoleh INA pada tahun ini.
Sejatinya, kata Ridha, investasi yang ditanam ke INA berbentuk penyertaan modal, bukan utang. Meski bisa mengeluarkan guarantee (jaminan), INA mengalokasikan investasi dalam pernyataan modal. Sehingga, tidak terjadi implikasi utang di dalamnya.
Untuk diketahui, INA atau bisa disebut juga Lembaga Pengelola Investasi (LPI) resmi dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2021.
Jokowi pun telah melantik lima orang dewan pengawas INA yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Selain itu, juga ada Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari, sebagai dewan pengawas INA dengan latar belakang profesional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembentukan INA diperlukan untuk menciptakan beragam instrumen pembiayaan yang inovatif.
Selain itu, INA diharapkan bisa menjadi institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.
Sumber Kompas, Kontan Edit koranbumn
