Inhutani III lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Konsorsium Indoplas-Cel tentang Kerjasama Usaha Pembangunan Tanaman Kayu Energi (Biomassa) pada Kawasan Hutan Produksi di areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) PT Inhutani III Unit Nanga Pinoh, Kalimantan Barat, Senin (20/12).
Acara penandatanganan tersebut disaksikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI(, Perwakilan dari Kemenko Marives, Perwakilan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kadin Energi, METI (masyarakat energi terbarukan) dan MEBI masyarakat energi biomassa).
Direktur Inhutani III, Hezlisyah Siregar menyambut baik adanya Nota Kesepahaman tersebut dan siap bekerja sama serta menyampaikan bahwa setelah ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama jangka panjang setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.
“Dengan pengembangan tanaman kayu energi pada areal Inhutani III, perusahaan sudah melaksanakan multi usaha kehutanan yang diamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan siap mendukung program pemerintah dalam penyediaan sumber energi terbarukan,” pungkasnya.
Djoko Winarno selaku Direktur Utama PT Cipta Energi Lestari mengungkapkan bahwa kerjasama dengan PT Inhutani III adalah kerjasama pemanfaatan lahan hutan areal PT Inhutani III di Kalimantan Barat untuk dibangun hutan tanaman kayu energi (biomassa) yang akan menjadi sumber pasokan bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dengan kapasitas 100 megawatt (MW) secara berkelanjutan.
“Semoga dengan dibangunnya PLTBm ini nantinya pasokan listrik di Kalimantan selalu terpenuhi dengan tetap ramah lingkungan,” ujarnya.
Konsorsium merupakan gabungan PT Indoplas Makmur Lestari dan PT Cipta Energi Lestari, sebagai langkah awal persiapan kerjasama dalam rangka pembangunan tanaman kayu energi (Biomassa) di areal PT Inhutani III Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masing-masing perusahaan pada khususnya dan melaksanakan program pemerintah yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marives) pada umumnya. (Kom-INH3/YY).
