Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) pada tahun ini. Integrasi ini bertujuan untuk mengembangkan konektivitas maritim, standarisasi pelayanan pelabuhan serta akan berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi bagi BUMN Pelabuhan.
Dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR yang digelar secara daring pada Selasa dan Rabu, 29 – 30 Juni 2021, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
“Indonesia sebagai negara maritim yang luas, harus memiliki perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif. Selama ini dengan situasi dimana Pelindo terdiri dari empat perusahaan di wilayah operasi regional yang berbeda, kami kesulitan merencanakan alur dan investasi yang bisa mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Kondisi empat Pelindo saat ini juga menyebabkan layanan operasional pelabuhan belum terstandar,” ujar Kartika.
Ketua Organizing Committee (OC) Integrasi Pelindo sekaligus Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono menjelaskan, melalui integrasi, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik. Pengembangan perencanaan akan menjadi lebih holistik untuk jaringan pelabuhan yang akhirnya dapat menurunkan biaya logistik. Dengan integrasi ini, kedepannya Pelabuhan di Indonesia akan berada pada urutan delapan dunia.
“Agar eksekusi dan pengembangan BUMN Pelabuhan dapat lebih fokus sesuai dengan lini bisnisnya, Pelindo Terintegrasi akan dikelompokan ke dalam klaster-klaster bisnis. Empat klaster yang akan dibentuk setelah penggabungan BUMN Pelabuhan, yaitu peti kemas, non peti kemas, logistik & hinterland development, dan marine, equipment & port services,” ujar Arif.
Pengelompokan klaster-klaster bisnis akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset dan SDM.
“Rencana integrasi Pelindo ini juga telah mendapat dukungan penuh dari seluruh karyawan dan Serikat Pekerja keempat Pelindo. Kami tegaskan bahwa tidak ada PHK dan pengurangan kesejahteraan karyawan dalam proses integrasi ini,” tambah Arif.
Menanggapi pemaparan Kementerian BUMN dan Direksi Pelindo, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan DPR mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk segera mewujudkan integrasi Pelindo ini.
“Integrasi ini sudah ditunggu banyak kalangan dan kita mengapreasi bahwa pada periode ini Kementerian BUMN dan pihak terkait bisa melakukan langkah yang sudah lama tertunda. Integrasi diharapkan segera terwujud agar perekonomian kita memiliki daya saing yang lebih baik sebagai dampak dari efisiensi biaya logistik dan untuk BUMN Pelabuhan ke depannya bisa bersaing dengan negara-negara lain,” tutup Martin.
