Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Regulasi Keamanan Cyber Indonesia: Membangun Landasan Keamanan Siber yang Kuat”. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyusunan peta jalan pengembangan industri keamanan siber guna menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.
Penetrasi internet yang meluas telah mengubah ekosistem digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185 juta orang per Januari 2024, bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding tahun sebelumnya pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara 66,5% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 278,7 juta jiwa. Seiring dengan itu, lanskap keamanan siber juga menghadirkan skenario yang dinamis dan terus berkembang.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, mengatakan Kadin Indonesia berkomitmen dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber. Kadin Indonesia saat ini sedang menyiapkan rencana untuk menyusun White Paper tentang pengembangan industri keamanan siber di Indonesia. White Paper ini akan menjadi landasan implementasi blueprint pengembangan industri dan ekosistem keamanan siber yang digagas oleh Kadin Indonesia sebagai bentuk nyata dukungan kepada pemerintah dalam mengatasi ancaman kejahatan siber.
“Dalam rangka penyusunan White Paper pengembangan industri keamanan siber tersebut, kami menggelar FGD untuk menampung masukan serta aspirasi dari pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya. FGD ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka regulasi keamanan siber di Indonesia, memahami rencana pemerintah dalam mengembangkan ekosistem keamanan siber, serta mendapatkan wawasan dari industri mengenai ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur penting,” ujar Firlie.
Mengacu laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ditemukan 361 juta anomali lalu lintas atau serangan siber dalam negeri pada periode Januari hingga Oktober 2023. BSSN juga mencatat, hingga Agustus 2023, tingkat anomali trafik yang berstatus compromised atau berhasil menginfeksi sebanyak 75,49 persen atau mencapai 203 juta anomali trafik. Ada tiga anomali yang paling banyak ditemukan, yaitu aktivitas malware, aktivitas trojan 29,7%, dan information leak.
Sementara itu, Konselor Komersial Kedutaan Besar AS, Eric Hsu, menyampaikan keamanan digital harus terus diupayakan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan serangan siber yang mengincar dunia usaha baik perusahaan kecil dan besar, termasuk sektor finansial, pemerintahan, maupun retail. “Keamanan digital menjadi prioritas yang perlu terus dilakukan, dimana hal ini berpengaruh pada pengembangan proyek strategis seperti kota pintar dan inisiatif pemerintah untuk mempromosikan akses digital di masa depan,” ungkapnya.
“Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan pemerintah AS merupakan langkah strategis yang signifikan dalam menjembatani kesenjangan digital dan mencapai tujuan nasional untuk akses yang inklusif. Dengan keamanan siber yang lebih baik, kita dapat menghubungkan masyarakat terpencil dan membuka potensi ekonom lebih luas,” tutup Eric.
Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, skor indeks keamanan siber Indonesia tercatat 63,64 poin, naik 24,68 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 38,96 poin. Secara global, Indonesia berada pada peringkat ke-49 di dunia dan terpaut 31,17 basis poin dari Belgia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat keamanan siber terbaik.
