Kadin Indonesia menilai industri maritim perlu mengembangkan digitalisasi untuk menghadapi peningkatan permintaan logistik sejalan dengan adanya pandemi dan kemajuan ekonomi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat perlunya mengembangkan digitalisasi di industri maritim ke depan yang sejalan dengan program Indonesia Emas 2045. Urbanisasi yang tumbuh di seluruh Indonesia, khususnya kota-kota di luar Jawa menyebabkan permintaan logistik meningkat.
Pertumbuhan urbanisasi ini membutuhkan logistik dan infrastruktur tambahan untuk menghubungkan antar pulau mendukung tren e-commerce yang terus berkembang. Namun, lambanya proses logistik di Indonesia menjadikan biaya logistik sangat tinggi.
“Peningkatan industri logistik maritim akan membutuhkan perubahan dan peningkatan transparansi antara industri pelabuhan perkapalan dan pendukungnya yang dapat difasilitasi oleh perform multimoda digital,” katanya dalam Virtual Expo Maritime Indonesia (VEMI) INSA yang dikutip, Sabtu (30/10/2021).
Dia menuturkan Indonesia harus meningkatkan peralihan transportasi darat dengan proses transportasi laut di Jawa dan Sumatera karena seringnya keterlambatan perkapalan dan tingginya biaya, menyebabkan minimnya pengiriman laut jarak pendek atau shortseashipping.
Masalah utama yang menghambat beralihnya pengiriman darat ke laut jarak pendek adalah tingginya biaya transportasi laut, lamanya waktu untuk transportasi darat ke kapal, variabilitas waktu transportasi laut yang tinggi dan kurangnya fleksibilitas pengiriman.
Kadin, lanjutnya, telah menyiapkan lima strategi dalam upaya mendukung industri perkapalan dan logistik maritim di Indonesia. Pertama kemitraan antar pemain publik dan swasta untuk menciptakan platform logistik multimoda digital untuk menciptakan transparansi dalam sistem.
Kedua, integrasi data dari semua pemangku kepentingan terkait di sektor swasta dan publik untuk menciptakan pandangan holistik dan semua hal yang terkait dengan logistik.
Ketiga, mendorong pengembangan teknologi logistik digital misalnya melalui program pendampingan dan peningkatan daripada akses pendanaan.
Keempat, merekomendasikan perubahan peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan berbagi informasi yang diperlukan antara sektor publik dan swasta. Kelima, pengembangan jaringan informasi dan Telekomunikasi untuk transportasi laut untuk memungkinkan digitalisasi.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
