PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter memberikan respons soal wacana tarif KRL naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama, sedangkan 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahanan biaya Rp1.000.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan semua layanan yang ada di stasiun dalam hal ini KRL, berasal dari pengguna baik melalui tiket harian yang datang dari pengguna ataupun subsidi pemerintah dalam pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation/PSO).
“[Masalah tarif] ini kan harus dikaji terus karena KRL tidak mungkin tidak mengembangkan layanannya. Apa iya untuk 5 atau 10 tahun ke depan kita tidak melakukan perubahan,” ujarnya dalam diskusi virtual bersama sejumlah media, Kamis (13/1/2022).
Anne menyebut ada beberapa hal yang harus terus dikaji KAI Commuter. Misalnya terkait pengadaan KRL baru dan mengganti KRL yang sudah lama. Pemerintah, sambung dia, juga harus memikirkan semua kebutuhan untuk 2 hingga 10 tahun mendatang.
“Saat ini kan harus kita siapkan. Apakah tarifnya masih sesuai sehingga kita bikin penyesuaian tarif dengan adanya berbagai survei ATP [kemampuan membayar] dan WTP [kesediaan pengguna untuk membayar]. Jadi kajian ini rutin dilakukan ini tidak hanya untuk besok kebutuhannya tetapi kita harus memikirkan 5-10 tahun ke depan apakah kita siap dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat tentang transportasi publik khususnya KRL,” imbuh Anne.
Lebih lanjut Anne menegaskan rencana kenaikan tarif KRL saat ini masih dalam proses kajian. Hingga kini tarif KRL yang berlaku masih normal atau Rp3.000 untuk 25 km pertama.
“Terkait dengan yang saat ini dibahas yaitu mengenai tarif, itu semua adalah pembahasan dalam FGD [focus group discussion] yang rutin kita lakukan setiap tahun. Intinya sampai saat ini tarif KRL masih tarif normal, Rp3.000 untuk 25 km pertama. Jadi belum ada perubahan,” ucapnya.
Anne menyebut masalah penyesuaian tarif KRL ini masih kajian, baik dari sisi kajian kapan tepatnya, besarnya seperti apa, hingga bagaimana skemanya.
KAI Commuter, sambung dia, masih butuh masukan dari berbagai stakeholder. Selain itu pihaknya juga tentu mempertimbangkan segala perubahan-perubahan terutama di masa pandemi Covid-19, termasuk dengan ATP dan WTP kereta api perkotaan.
“Itulah kenapa kita lakukan FGD supaya kita bisa mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak. Ada banyak skema yang diajukan, jadi ini yang kita bahas,” tutur Anne.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
