Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) bersama dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) meminta Menteri BUMN Erick Thohir membantu upaya penyelamatan Garuda Indonesia (GIAA) khususnya dalam hal restrukturisasi utang.
Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu Tomy Tampatty mengusulkan penyelesaian restrukturisasi utang tidak dilakukan melalui proses pengadilan, yakni penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
“Mengingat sejak awal Direktur Utama dan Jajaran Direksi Garuda Indonesia lebih memilih penyelesaian melalui opsi 2 atau melalui proses PKPU,” kata Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu Tomy Tampatty dalam siaran pers, Selasa (10/8/2021).
Tomy juga meminta Erick menjaga kelangsungan Garuda Indonesia dengan mengambil keputusan yang terbaik atas semua mata acara agenda RUPS yang akan digelar pada 13 Agustus 2021.
Menurutnya, saat ini manajemen salah memahami masalah yang terjadi di tubuh Garuda. Mereka hanya fokus pada masalah keuangan semata dengan melakukan proses reengeneering bidang keuangan termasuk restrukturisasi hutang sebagai pilar utamanya.
Sementara akar masalah utama GIAA, ujar Tomy, cenderung terabaikan. Manajemen kerap memindahkan masalah jangka pendek menjadi masalah jangka panjang. Padahal masalah fundamental bisnis untuk penciptaan laba itu yang jauh lebih penting.
“Saat ini ada dua permasalahan utama GIAA yang harus menjadi perhatian para pengambil keputusan. Pertama, permasalahan keuangan terutama hutang yang cukup besar ditambah lagi dengan menurunnya kinerja operasional akibat dari dampak Covid-19. Kedua adalah permasalahan fundamental bisnis yang perlu ditata kembali dan dikelola secara optimal guna mengoptimalisasi pendapatan,” ungkapnya.
Tomy menilai diperlukan orang yang benar-benar memahami bisnis maskapai dan masalah fundamental bisnis untuk penciptaan laba seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnis menjadi lebih untung.
Sebagaimana diketahui, GIAA tengah menghadapi tuntutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh My Indo Airlines (MYIA) pada 9 Juli 2021. Perjalanan permohonan PKPU tersebut kini telah memasuki sidang kedua dengan agenda jawaban.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
