Pemerintah mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun depan. Adapun anggaran disiapkan mencapai Rp42,38 triliun, di dalam APBN 2021.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Racmatawarta menekankan, pemberian PMN tahun depan dilakukan sebagai modalitas pemulihan ekonomi nasional. Pemberian PMN juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah, sebagai program lanjutan pemulihan ekonomi.
“Pemberian PMN adalah salah satu cara untuk pemulihan ekonomi kita,” dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (6/11).
Pemerintah ingin BUMN terlibat aktif dan berpartisipasi di dalam membangkitkan perekonomian. Sehingga diharapkan perusahaan BUMN tersebut dapat membuat terciptanya lapangan kerja, dan kegiatan usaha secara multiplayer efek.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Meirijal Nur menambahkan, alokasi anggaran PMN di 2021 akan diberikan kepada sembilan BUMN.
Pertama diberikan kepada PT PLN (Persero) mencapai sebesar Rp5 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.
“Ini untuk memenuhi kebutuhan listrik yang belum terjangkau listrik,” katanya.
PMN Hutama Karya
Selanjutnya, PMN diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan kepada kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas tol.
“Kelanjutan infrastruktur dalam Tol Trans Sumatra, tiga ruas tol harus diselesaikan supaya bisa dilewati mobil ke kota-kota sumatera. Mimpi dari ujung ke ujung sumatra tersambungkan. Proses bertahap kita berikan kepada Hutama Karya,” jelas dia.
Kemudian, PT SMF juga menjadi salah satu yang menerima PMN dari pemerintah. Adapun anggaran yang diberikan mencapai Rp2,25 triliun yang akan digunakan untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan PMN kepada BPUI sebesar Rp20 triliun, Pelindo II Rp1,2 triliun, ITDC Rp470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma RpRp997 miliar, PT PAL Rp1,2 triliun, dan terakhir Indonesia Eximbank Rp5 triliun.
Sumber Merdeka, edit koranbumn
