Kementerian BUMN mendorong proses dekarbonisasi sebagai salah satu cara dalam melakukan transisi energi. Proses dekarbonisasi bisa dijadikan sebagai sebuah lompatan besar bagi BUMN untuk bisa merealisasikan ketahanan dan kemandirian energi. Dekarbonisasi adalah proses penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, ada banyak cara yang dapat dilakukan BUMN dalam melakukan dekarbonisasi, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak.
“Transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan emisi 32 persen pada 2030. Jadi saya rasa bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Pahala saat menjadi pembicara di acara SOE International Conference pada sesi diskusi panel III dengan tema: Energy Transition and Green Development for Sustainable Growth.
Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Event ini bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20. SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi.
Sebelumnya, dalam rangka mempercepat transisi energi, Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan karyawan perusahaan pelat merah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.
Menurut Pahala, melonjaknya harga minyak dunia menjadi salah satu alasan untuk tidak menunda transisi energi. BUMN harus mulai mengembangkan sumber energi bersih dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga fosil.
President of Schlumberger Asia, Amy Chua mengungkapkan, transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi.
“Dekarbonisasi akan menjadi agenda besar dalam dua dekade ke depan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, kolaborasi, kerja sama dan juga kemitraan antara badan usaha swasta dengan pemerintah menjadi hal yang krusial,” jelas Amy.
Amy menambahkan, harus ada perubahan paradigma dalam menjalankan transisi energi dan juga kebijakan dari pemerintah yang membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil.
Direktur Energy Division Department Bank Pembangunan Asia Toru Kubo mengatakan, ADB sudah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk membantu mengurangi ketergantungan sejumlah negara terhadap energi fosil dan beralih ke energi bersih.
“Pembiayaan menjadi isu yang krusial dalam transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Karena itu harus ada blended financing yang membuat kreditor bisa menerima dana untuk program mengurangi emisi gas rumah kaca namun di sisi lain juga harus ditetapkan harga karbon yang baik,” ungkap Kubo.
ADB sudah bekerja sama dengan Indonesia, Filipina dan Vietnam dalam melakukan transisi energi. Selain itu, ADB juga bekerja sama dengan institusi finansial regional dan global untuk membentuk Asset Regeneration Platform untuk meningkatkan investasi yang bankable di sektor perubahan iklim.
APAC Head of Energy and Environment Policy for Amazon Web Services (AWS) di Asia Pasifik dan Jepang, Ken Haig menjelaskan, Amazon berkomitmen dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena itu, pada 2019 Amazon mendirikan The Climate Pledge yang merupakan wujud komitmen dalam mencapai emisi net zero di bisnis pada 2040.
“Sebagai bagian dari The Climate Pledge, kami juga menargetkan untuk menjalankan semua operasi kami dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2025. Kami akan dengan senang hati membantu Indonesia untuk membuat harga energi terbarukan menjadi lebih terjangkau,” jelas Ken.
