Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) akan lebih selektif dalam memulai proyek baru pada tahun depan untuk mencegah adanya proyek mangkrak.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya akan memastikan tidak ada proyek yang mangkrak pada saat kabinet Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024.
“Tapi tidak berarti juga kita tidak membangun sesuatu yang baru karena ada target-target yang harus kita penuhi, tapi kita lebih selektif,” ujarnya di Bogor, Rabu (23/3/2025).
Dia mengungkapkan Kementerian PUPR tengah menyaring proyek-proyek yang akan dikerjakan melalui pembahasan dengan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Zainal mengungkapkan dengan adanya penyaringan itu, maka nantinya akan ada proyek-proyek yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada 2024 atau bahkan lebih cepat.
“Kemarin sudah jelas arahan Pak Menteri, kita sisir mana yang harus diselesaikan 2023. Itu yang kita prioritaskan alokasinya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memulai proyek infrastruktur baru mulai tahun depan.
Basuki menuturkan, hal tersebut dilakukan guna mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan infrastruktur dapat selesai pada 2024.
“Kami di Kementerian PUPR mengimplementasikan arahan [presiden] itu, tidak akan ada pembangunan baru pada 2023 kecuali menyelesaikan pembangunan yang kita mulai pada 2022 dan 2023 sehingga kami betul-betul supaya nanti pembangunan siap untuk dimanfaatkan,” ujarnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi, Selasa (8/3/2022).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
