Pemerintah tengah gencar mengupayakan produk UMKM dan koperasi lokal menembus pasar luar negeri. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sinergi antara BUMN dan UMKM serta koperasi.
Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM meneken nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian untuk bisa menghubungkan UMKM yang menjadi mitra perusahaan pelat merah ke dalam rantai pasok global atau global value chain.
“Kemitraan UMKM dengan BUMN dalam rantai pasok ini jadi salah satu terobosan. Kalau tidak, nanti UMKM cuma bikin kerapak, keripik, kerupuk terus,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN secara virtual, Jumat (3/9).
Data WTO menunjukkan, keterlibatan produk UMKM asal Indonesia dalam rantai pasok, baik domestik maupun global, masih rendah, hanya 6,3%. Angka ini jauh di bawah Malaysia yang mencapai 46,2%, Thailand 29,6%, Vietnam 20,1%, dan Filipina 21,4%.
Selain itu, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, cuma 14%, jauh dari China 70% dan Jepang 54%.
Padahal, Teten menyebutkan, banyak potensi produk koperasi, UMKM, IKM yang bisa masuk ke pasar BUMN atau perusahaan besar, seperti komponen produk kesehatan, alat-alat pertanian, makanan, minuman, furnitur, dan bahan baku.
Untuk tahap awal, ada sembilan UMKM dan koperasi yang menjalin kerjasama dengan enam BUMN. Yakni, PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, Perum Perhutani, dan PT RNI.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, jumlah BUMN yang terlibat dalam kemitraan dengan UMKM dan koperasi bakal bertambah secara bertahap.
Untuk program kemitraan antara BUMN dan UMKM juga koperasi yang sudah pemerintah siapkan di antaranya adalah penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu, penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kementerian Perindustrian.
Erick mengharapkan, kerjasama tersebut juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dalam proses produksi. Apalagi, Kementerian BUMN sudah punya aplikasi PaDi UMKM atau Pasar Digital Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
“PaDi UMKM sudah bertransaksi 130.000 kali dengan 9.600 UMKM, dengan nilai transaksi Rp 10,3 triliun sampai Agustus kemarin,” ungkap Erick.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, pihaknya juga menggelar berbagai program pembinaan dan pendampingan terhadap IKM. Tujuannya, supaya IKM lokal bisa menyiapkan volume dan kualitas produksi sesuai permintaan rantai pasok.
Sumber Kontan, edit koranbumn
