Kementerian BUMN memperkirakan kebutuhan suntikan modal negara untuk menambal biaya bengkak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai Rp3,2 triliun. Penambalan biaya dari negara itu akan dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022.
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan PMN itu nantinya akan dikucurkan dari APBN 2022, untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku lead consortium BUMN pada proyek KCJB.
“Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 [triliun] kurang lebih,” ujar pria yang disapa Tiko ini di Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Untuk diketahui, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia–China atau KCIC. Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.
Sebelumnya, KAI telah diberikan lampu hijau oleh Komisi VI DPR untuk menerima PMN guna keperluan cost overrun Kereta Cepat. Kini BUMN perkeretaapian itu tengah menunggu kesepakatan dari pemerintah dan Komisi XI DPR terkait dengan pencairan dana PMN tersebut.
Adapun, pembiayaan cost overrum proyek Kereta Cepat bersumber dari 25 persen ekuitas KCIC dan 75 persen pinjaman. Sebagai pemilik saham, KAI harus menyetor modalnya kepada ekuitas.
“Tidak ada proyek yang tidak ada ekuitasnya. Kan, enggak mungkin. Porsi ekuitasnya 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak ada PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI tapi karena [pandemi] Covid kan KAI bermasalah. [Maka] kita perkuat KAI-nya,” jelas Tiko.
Sebelumnya, hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa proyek Kereta Cepat memiliki cost overrun sebesar US$1,176 miliar. Hasil tersebut merupakan temuan per awal 2022 ini.
Biaya bengkak diduga akibat beberapa faktor seperti penambahan biaya investasi untuk integrasi antarmoda dan jaringan telekomunikasi, kendalan konstruksi, dan pengadaan lahan dan relokasi.
Pekan depan, Tiko menyebut Komite Kereta Cepat akan menggelar rapat soal temuan BPKP mengenai cost overrun. Setelah angka final cost overrun diketahui, maka kebutuhan pembiayaan melalui PMN akan semakin terang benderang.
“Ada exercise kedua sedang kita bahas minggu depan harusnya [jika] keluar angka excercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini,” tutup Tiko.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
