PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola kota dan kabupaten di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (ETPD).
Acara penandatanganan nota kesepahaman dihadiri Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, jajaran Muspida Kota Surakarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta dan Direksi BNI, Jumat (26/11).
Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyampaikan konsep smart city menjadi salah satu pembahasan hangat dalam berbagai forum internasional seperti forum G20 bidang digital di Agustus 2021.
Konsep smart city juga mulai dilirik investor. Hal ini terlihat dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengantongi komitmen Investasi dari beberapa negara termasuk kesepakatan G42.
“Demi mendukung konsep smart city ini, kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Adi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11).
Adi menyampaikan, BNI menghadirkan program BNI Smart City yang hadir dengan solusi end to end yang dapat memenuhi seluruh ekosistem di Kota Surakarta dan sekitarnya yang mencakup smart government untuk ekosistem pemkot dan pemda.
Kemudian smart healthcare untuk ekosistem kesehatan, smart farming untuk ekosistem pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, smart education untuk ekosistem pendidikan. Lalu, smart UMKM untuk ekosistem UMKM, smart tourism untuk ekosistem pariwisata, serta smart industrial estate untuk ekosistem kawasan industri dan berikat.
Menurutnya, program BNI Smart City tidak hanya terfokus pada pengembangan ekosistem semata, tetapi juga turut mendukung program digitalisasi kabupaten atau kota tujuan.
“BNI pun akan menyediakan layanan perbankan secara menyeluruh, yang meliputi layanan dan jasa perbankan, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan smart city, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM,” imbuhnya.
Solusi yang dapat BNI berikan bagi pemkot atau pemkab antara lain solusi pembayaran belanja daerah dengan BNI Direct, SP2D Online, dan virtual account debit, solusi penerimaan daerah dengan e-PBB, e-PDAM, e-Samsat, dan e-Retribusi.
BNI juga telah memiliki BNI Market Place untuk membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata dan produk UMKM, serta pemasaran secara online.
Ada juga penyediaan uang elektronik seperti BNI Tapcash dan LinkAja bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai dalam mendukung cashless society.
BNI juga menyediakan berbagai solusi finansial bagi ASN yang memudahkan dalam tabungan, transaksi keuangan melalui mobile banking, fasilitas kredit tanpa agunan bagi ASN yang sudah ber-payroll di BNI, fasilitas kredit kepemilikan rumah, sampai dengan asuransi kesehatan.
Sumber Kontan, edit koranbumn
