Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 dunia pada 2045. Salah satunya, karena bonus demografi yang disebut akan diraihnya.
Namun selain bonus demografi Indonesia juga membutuhkan lebih banyak pengusaha baru. Karena faktanya, jumlah wirausaha Indonesia saat ini masih sangat terbatas, yakni baru 3,18 persen.
Masih jauh tertinggal di bawah negara-negara jiran seperti Singapura yang sudah di angka 8,76 persen, Thailand di angka 4,26 persen, dan Malaysia 4,74 persen. Belum lagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang sudah mencapai 10 hingga 12 persen.
Untuk bisa sampai pada target kekuatan ekonomi terbesar di 2045 tersebut, maka setidaknya Indonesia harus bisa meningatkan rasio wirausahanya sebesar 3,95 persen di 2024.
Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah mendorong terciptanya 1 juta wirausaha mapan hingga tahun 2024. Agar program ini berjalan baik, Presiden pun sudah mengeluarkan beleid berupa Peraturan Presiden Nomor 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Saat ini, sejumlah skema strategis juga telah dibahas oleh Kementrian BUMN, Kemenkop UKM, Kemendagri, hingga Kemenparekraf. Skema ini terkait langkah teknis hingga dukungan pembiayaan melalui Himbara.
Target 1 juta wisausaha mapan ini terdiri dari 600 ribu UMKM di daerah dan 400 ribu lainnya berasal dari UMKM binaan dan pendampingan pemerintah.
Ke depan, perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, khususnya produk dalam negeri atau UMKM. Itu artinya, program ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Menteri BUMN Erick Thohir melalui beberapa perusahaan pelat merah di bawah kementriannya turut berperan utama dalam mendorong 1 juta UMKM menjadi wirausaha mapan hingga tahun 2024 ke depan. Perusahaan BUMN akan berperan dari sisi pendampingan hingga pembiayaan.
Lebih lanjut, BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah di segmen korporasi, setidaknya memiliki lima langkah strategis yang bisa dilakukan dalam mendukung terciptanya 1 juta wirausaha mapan, 2 tahun mendatang.
Kelima peran yang diambil BUMN tersebut meliputi pelatihan UMKM, pendampingan, dukungan pembiayaan, off taker dan dukungan infrastruktur strategis.
“Sebenarnya support dari Kementrian BUMN itu ada lima, pertama pelatihan UMKM. Itu kita dorong UMKM itu naik kelas, sekarang sudah ada rumah BUMN untuk melatih mereka naik kelas, dari kelas mikro ke kelas menengah,” ujar Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM kementrian BUMN, Loto Srinaita Ginting, Kamis (12/5).
Sementara dari sisi pembiayaan, BUMN akan memberikan dukungan pendanaan pembiayaan. Dana ini baik dari kemitraan maupun pembiayaan yang diakses di Lembaga keuangan BUMN. Hanya saja, untuk saat ini belum dipastikan nominal atau persentase anggaran untuk merealisasikan 1 juta wirausaha mapan.
Untuk off taker, BUMN akan menyerap produk yang dihasilkan UMKM. Loto memastikan perseroan siap memberikan akses pasar online dan offline.
“Kita juga saat ini bekerja sama dengan beberapa kementrian, kami mendukung untuk penyediaan tempat usaha di infrastruktur strategis,” ujar dia
Sumber Republika, edit koranbumn
