Proyek strategis nasional yang kini memasuki tahap project launching ini akan dibangun tanpa menggunakan APBN maupun APBD, melainkan melalui pembiayaan kreatif berbasis kolaborasi multipihak.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, mengatakan model pendanaan tersebut menjadi langkah inovatif pemerintah untuk memastikan proyek infrastruktur besar tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
“Harapannya, project launching ini tidak berhenti di acara seremonial, tetapi dilanjutkan sampai selesai, sampai milestone ke-15 di mana pelabuhan tersebut benar-benar beroperasi,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurut Dudy, momentum peluncuran proyek ini menandai dimulainya milestone ke-11 dari total 15 tahapan pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan samudra internasional di wilayah Sumsel.
Namun, yang menjadi pembeda proyek ini, adalah tidak menggunakan skema pembiayaan konvensional melalui APBN dan APBD. Pemerintah memilih creative financing atau model pembiayaan yang mengandalkan sinergi antara BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
Skema ini dinilai sebagai solusi inovatif dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, karena memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran pemerintah secara langsung.
Dalam jurnal Innovative Financing for Infrastructure: A Systematic Literature Review (2025), Ismujatmika dkk. menjelaskan bahwa creative financing atau innovative financing merupakan inovasi yang memperkuat metode pembiayaan tradisional untuk memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas.
Sementara pakar Public-Private Partnerships (PPP), E.R. Yescombe, mendefinisikan pembiayaan kreatif sebagai metode pendanaan jangka panjang yang bertumpu pada arus kas proyek itu sendiri, dengan pembagian risiko antara pemerintah, investor, pemberi pinjaman, dan pihak terkait lainnya.
Dalam konteks Pelabuhan Tanjung Carat, skema ini membuka ruang investasi yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat realisasi proyek melalui pembagian peran dan risiko yang lebih proporsional.
Dengan model ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sementara kebutuhan modal pembangunan ditopang melalui keterlibatan BUMN, BUMD, serta investor swasta.
“Dan bisa selesai tepat waktu. Minimal tepat waktu, harapannya bisa dipercepat,” tutur Dudy.
Komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mengeskalasi pembangunan agar proyek dapat mencapai target operasional pada 2028, atau paling lambat 2029.
Pelabuhan Tanjung Carat sendiri ditargetkan mulai groundbreaking pada kuartal IV 2026, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS. Masa pengembangan proyek berlangsung lebih dari lima tahun dalam tiga tahap pembangunan, dengan masa konsesi lahan lebih dari 50 tahun.
Secara teknis, kawasan pelabuhan dirancang sebagai pusat logistik terpadu seluas 230 hektare, yang mencakup area jettyseluas 59,95 hektare, fasilitas darat 88,29 hektare, serta area pendukung 81,06 hektare untuk integrasi transportasi multimoda dan pengembangan kawasan industri.
Keberadaan pelabuhan ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas logistik Sumsel, tetapi juga menjadi contoh implementasi creative financing dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
