Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT Angkasa Pura I (Persero) bisa berinvestasi bersama dengan PT Astra Infrastruktur untuk mengelola sebanyak 3 bandara di dalam negeri.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan pemerintah tengah berinisiatif melakukan langkah ‘jemput bola’ kepada para investor untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan kreatif, seperti dalam skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), mengingat anggaran pemerintah di sektor perhubungan juga sudah dipangkas dari semula Rp50 triliun menjadi sekitar Rp30 triliun.
Selanjutnya, dalam KPBU ini, dia mengarahkan agar AP I dan Astra agar bisa mengajak pemain global untuk mengembangkan kemampuan bandara dengan optimal sekaligus meminimalkan belanja modal yang harus dikeluarkan.
“Kalau Astra mau, supaya join dengan AP I. Saya minta mereka join dengan konektivitas internasional. Sehingga bisa pegang dua atau tiga bandara,” kata Menhub dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Rabu (2/11/2022).
Menteri yang akrab disapa BKS ini mengatakan telah merencanakan sejumlah bandara yang dapat dikerja samakan tersebut, yakni Labuan Bajo, di Kendari, Palu atau Samarinda. Menhub juga menjelaskan alasan kerja sama tersebut harus dilakukan bersama dengan AP I.
“Kenapa AP I? Karena AP I sebagai pemegang izin Badan Usaha Bandar Udara atau BUBU boleh join dengan asing tapi mayoritas kepemilikan AP I. Sehingga AP I nggak mungkin menjual BUBU dengan nilai investasi,” jelasnya.
Upaya ini juga sebelumnya telah dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Kualanamu dan Bandara di Batam. Misalnya seperti di Bandara Kualanamu, AP II menggandeng GMR Airports Consortium sebagai mitra strategis dengan investasi minimal Rp15 triliun.
Seperti diketahui, pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu dilakukan dengan skema kemitraan strategis berjangka waktu 25 tahun. GMR Airports Consortium merupakan Strategic Investor yang dimiliki oleh GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis.
Kemudian juga, AP I bersama Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang memenangkan tender pengelolaan bandara Hang Nadim di Batam. Konsorsium AP I pun berhak mengelola bandara berkode BTH tersebut dengan skema KPBU selama 25 tahun.
Selain bandara-bandara yang telah disebutkan di atas, Budi juga menyebut adanya peluang investasi yang akan ditawarkan untuk pengelolaan Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Selain skema KPBU, pemerintah juga mengupayakan skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan swasta untuk menghemat belanja modal yang harus digelontorkan oleh pemerintah. Budi mencontohkan saat memutuskan pengelolaan sejumlah bandara yang dikerjasamakan dengan swasta, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp500 miliar.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
