Menteri BUMN Erick Thohir akan menjalani rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas sejumlah agenda, mulai dari keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 hingga pembentukan Holding Bumn Karya.
Rapat kerja antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI akan digelar pada Rabu (10/7/2024). Secara rinci, agenda yang dibahas adalah pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progres pembentukan Holding BUMN Karya, serta pengelolaan dana pensiun atau dapen.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah Direktur Utama BUMN Karya, salah satunya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal hadir dalam agenda tersebut untuk mendampingi Erick Thohir dalam rapat yang diperkirakan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Kementerian BUMN juga berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Pembentukan ini disebut-sebut rampung pada September 2024.
Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.
Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.
“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.
Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.
Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.
Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.
“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.
PMN BUMN TAHUN ANGGARAN 2025
Sementara itu, Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.
“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada awal Juni 2024.
Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar akan digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.
Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.
Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.
Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:
1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun
2. Asabri: Rp3,61 triliun
3. PLN: Rp3 triliun
4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun
5. Pelni: Rp2,5 triliun
6. Biofarma: Rp2,21 triliun
7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun
8. Wijaya Karya: Rp2 triliun
9. Len Industri: Rp2 triliun
10. Danareksa: Rp2 triliun
11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun
12. Id Food: Rp1,62 triliun
13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun
14. Perum Damri: Rp1 triliun
15. Perumnas: Rp1 triliun
16. INKA: Rp976 miliar
Sumber Bisnis, edit koranbumn
